by Candra Septian Bantara - Espos.id Solopos - Jumat, 4 Oktober 2024 - 20:56 WIB
ESPOS.ID - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Solo, Tulus Widajat, di kantornya, Jumat (4/10/2024). (Espos/Candra Septian Bantara)
Esposin, SOLO -- Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB Kota Solo 2024 hingga jatuh tempo, Senin (30/4/2024), turun Rp1,7 miliar dibanding penerimaan PBB 2023. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Solo akan melakukan identifikasi masalah soal penyebab turunnya penerimaan PBB tersebut.
Kepala Bapenda Solo, Tulus Widajat, menyampaikan hingga masa jatuh tempo, realisasi penerimaan PBB tercatat senilai Rp83.608.121.575. Sedangkan realisasi penerimaan PBB pada 2023 senilai Rp85.396.702.651.
Artinya realisasi PBB Solo mengalami penurunan senilai Rp1.788.581.076 dan hingga jatuh tempo persentase masyarakat penerimaan PBB baru sekitar 74 persen dari target.
“Kami tidak tahu yang sebenarnya terjadi di masyarakat sehingga partisipasi membayar pajak mereka minim. Padahal kami sudah membuat program yang cukup masif mulai bayar PBB dapat minyak goreng dan gula, Safari PBB ke tingkat kelurahan, dan bahkan saat CFD kami juga menyediakan layanan pajak,” jelas dia saat ditemui Espos di kantornya, Jumat (4/10/2024) siang.
“Kami tidak tahu yang sebenarnya terjadi di masyarakat sehingga partisipasi membayar pajak mereka minim. Padahal kami sudah membuat program yang cukup masif mulai bayar PBB dapat minyak goreng dan gula, Safari PBB ke tingkat kelurahan, dan bahkan saat CFD kami juga menyediakan layanan pajak,” jelas dia saat ditemui Espos di kantornya, Jumat (4/10/2024) siang.
Dalam waktu dekat, lanjut Tulus, Bapenda akan berdiskusi dengan para camat untuk melakukan evaluasi supaya penarikan PBB tahun 2025 lebih efektif lagi. Meski belum menemukan faktor pasti penyebab turunnya realisasi PBB 2024, Tulus menduga ada sejumlah faktor.
Seperti bersamaan dengan momen Pilkada serentak, turunnya daya beli masyarakat, atau bisa jadi malah program Bapenda yang menurutnya belum berjalan maksimal.
Selain partisipasi masyarakat yang turun, kata Tulus, jumlah nilai objek pajak (NOP) Kota Bengawan juga mengalami penurunan. Tahun lalu total NOP terbayar ada 79.750 bidang sedangkan tahun ini menjadi 76.591 bidang. Sehingga menurutnya hal ini juga yang menjadi sebab turunnya angka penerimaan PBB.
Meski demikian, kata dia, realisasi penerimaan PBB setelah jatuh tempo masih ada kemungkinan bertambah. Sebab, masyarakat masih diperbolehkan bayar PBB namun harus membayar denda.
“Angkanya akan tetap naik, karena PBB masih bisa dibayar dengan harus membayar denda. Hari ini saja kami bisa mendapatkan sekitar Rp80 juta dari PBB,” kata dia.
Ditanya kecamatan mana yang masyarakatnya punya partisipasi tinggi dalam membayar PBB, Tulus menjawab Laweyan dengan persentase 79,36 persen. Kemudian Serengan 74,24 persen, Banjarsari 66,25 persen, Jebres 65,09 persen, dan terendah Pasar Kliwon dengan 64,01 persen.
“Mari masyarakat Solo lebih aktif lagi untuk membayar pajak PBB. Karena bagaimana pun pajak-pajak dari masyarakat juga pada akhirnya akan kembali ke masyarakat entah itu dalam bentuk pembangunan daerah, atau kebutuhan umum lainnya. Jadi ayo bayar pajak PBB nggih,” ajak dia.
Espos mencoba menghubungi Camat Pasar Kliwon untuk menanyakan kendala apa saja yang dihadapi sehingga partisipasi masyarakat di wilayahnya untuk membayar PBB menjadi yang terendah di Solo. Namun hingga berita ini ditulis belum ada jawaban,
Begitu juga dengan Camat Laweyan belum bisa diwawancarai terkait program apa yang membuat masyarakat di wilayahnya memiliki tingkat partisipasi paling tinggi dalam membayar PBB.
Sebelumnya, Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengakui realisasi penerimaan PBB di Solo masih rendah. Oleh karenanya dia meminta Bapenda dan stakeholder terkait agar segera merumuskan strategi yang baru agar target realisasi PBB tercapai dan terus bertambah setiap tahun.
“Kesadaran membayar PBB masyarakat kita itu menurun, sementara kita itu punya target tinggi dari realisasi PBB. Jadi silakan bikin strategi baru lagi tidak harus diberi hadiah,” kata dia, Selasa (19/9/2024) sebelum cuti untuk kampanye sebagai calon wali kota pada Pilkada 2024.