Langganan

Dibanding 2023, Realisasi Pembayaran PBB di Sukoharjo Meningkat 8 Persen

by R Bony Eko Wicaksono  - Espos.id Solopos  -  Kamis, 3 Oktober 2024 - 16:33 WIB

ESPOS.ID - Ilustrasi bayar PBB. (Freepik.com)

Esposin, SUKOHARJO-Realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Sukoharjo hingga masa jatuh tempo pada 2024 meningkat delapan persen dibanding tahun lalu. Peningkatan realisasi pembayaran PBB mencerminkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB meningkat.

Jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September 2024. Realisasi pembayaran PBB hingga jatuh tempo pada 2024 senilai Rp38.392.148.947. Sedangkan, realisasi pembayaran PBB pada 2023 senilai Rp35.685.390.169. Artinya, realisasi pembayaran PBB pada 2024 meningkat Rp2.706.758.778 atau sekitar delapan persen.

Advertisement

“Angka ini realisasi penerimaan murni pembayaran PBB di Sukoharjo, tanpa pembayaran piutang dari wajib pajak. Secara umum, realisasi pembayaran PBB sudah melampaui target,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sukoharjo, Asmaji Budi Prayogo, saat ditemui Espos di kantornya, Rabu (3/10/2024).

Aji, sapaan akrabnya, mengatakan realisasi pembayaran PBB terbesar di Sukoharjo adalah wilayah Kecamatan Grogol, yakni Rp13.803.534.270. Kemudian, disusul Kecamatan Kartasura senilai Rp6.413.427.764 dan Kecamatan Sukoharjo senilai Rp4.482.291.111. 

Advertisement

Peningkatan realisasi pembayaran PBB membuktikan kesadaran para wajib pajak di Sukoharjo meningkat. “Program penghapusan denda PBB selama periode 1-31 Juli disambut baik wajib pajak. Program itu digulirkan dalam rangka peringatan Hari Jadi Sukoharjo. Piutang pembayaran PBB menembus Rp1,5 miliar. Padahal, biasanya hanya di kisaran Rp200 juta,” ujar dia.

Ditanya soal desa/kelurahan kategori lunas pembayaran PBB, Aji menyampaikan jumlah desa/kelurahan kategori lunas pembayaran PBB meningkat dibanding 2023. Jumlah desa kategori lunas pembayaran PBB pada 2023 sebanyak 106 desa/kelurahan. Kini, jumlah desa/kelurahan kategori lunas pembayaran PBB pada 2024 bertambah 10 desa menjadi 116 desa/kelurahan. 

Advertisement

Para juru tagih melakukan jemput bola guna menggenjot pelunasan pembayaran PBB sebelum jatuh tempo. “Para perangkat desa/kelurahan turut berpartisipasi dalam pelunasan pembayaran PBB. Mereka mengingatkan wajib pajak agar segera membayar PBB sebelum jatuh tempo,” ujar dia.

Sementara itu, seorang warga Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, Hasan, mengatakan para perangkat desa setempat sangat aktif membantu masyarakat yang hendak membayar PBB. Mereka kerap menyosialisasikan pembayaran PBB saat pertemuan atau kegiatan masyarakat. Pembayaran PBB merupakan kewajiban wajib pajak untuk membiayai program-program pembangunan di Kabupaten Jamu. 

 

 

Advertisement
Astrid Prihatini WD - I am a journalist who loves traveling, healthy lifestyle and doing yoga.
Kata Kunci :
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif