by R Bony Eko Wicaksono - Espos.id Solopos - Sabtu, 21 September 2024 - 19:15 WIB
ESPOS.ID - Dua orang berjalan kaki melewati gapura pintu gerbang Ponpes Tahfidz Azzayadiy di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Selasa (17/9/2024). (Solopos/Bony Eko Wicaksono)
Esposin, SUKOHARJO-Ketua Komite SMP Pesantren Azzayadiy, Sukoharjo, Sofwan Faizal Sofyan, mengatakan pengurus yayasan dan pengelola ponpes telah melakukan pertemuan dengan para wali santri setelah peristiwa dugaan penganiayaan di asrama putra.
Dalam pertemuan itu pihaknya telah memberikan beragam usulan untuk mencegah kekerasan di lingkungan ponper. "Kami mengusulkan penambahan murrabi di setiap kamar. Satu kamar itu berisi sekitar 20 santri. Jumlah murrabi sekitar dua orang. Kami minta ditambah menjadi enam orang," kata dia saat ditemui wartawan di Ponpes Azzayadiy, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Sabtu (21/9/2024).
Usulan dari Komite SMP Pesantren Azzayadiy Sukoharjo agar jumlah murrabi atau pengasuh ditambah guna mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan ponpes. Saat ini, pengelola ponpes tengah membenahi sarana dan prasarana termasuk kamar asrama sebelum aktivitas belajar mengajar kembali berjalan.
Dengan begitu, para pengasuh bisa mencegah potensi terjadinya aksi kekerasan terhadap anak maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan. Mereka bisa memantau masing-masing anak saat ber aktivitas di asrama.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan penambahan kamera CCTV dan dipasang di setiap lorong asrama putra maupun area ponpes lainnya. "Sekarang kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Sudah sepekan setelah kejadian. Insya Allah, nanti anak-anak kembali masuk sepekan lagi," ujar dia.
Saat ditanya status anak berkonflik dengan hukum berinisial MG, Sofwan mengatakan masih menunggu proses hukum yang dilakukan pihak berwajib. Saat ini, MG masih tercacat sebagai siswa di SMP Pesantren Azzayadiy karena pengelola ponpes masih menunggu proses hukum yang bergulir.
"Di sini kan ada ponpes dan SMP. Kalau ponpes lebih gampang untuk mengeluarkan santri. Untuk SMP harus ada proses yang dijalani, ada protapnya. Apalagi sekarang proses hukum masih berjalan," papar dia.