by Nimatul Faizah - Espos.id Solopos - Sabtu, 21 September 2024 - 21:06 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi kampanye ajakan memilih. (Freepik.com)
Esposin, BOYOLALI–Sebuah video beberapa orang berseragam petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Boyolali diduga mendukung salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Video Pantarlih tersebut viral di media sosial Tiktok. Mereka memberikan salam perubahan yang dekat dengan slogan salah satu calon bupati-wakil bupati (Cabup-Cawabup) Boyolali.
Dalam video tersebut, beberapa orang mengaku petugas Pantarlih dari Desa Jerukan, Kecamatan Juwangi, memberikan salam perubahan.
“Kami Pantarlih Desa Jerukan, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, siap menyampaikan salam perubahan pada masyarakat Jerukan. Perubahan, Yes!” kata mereka kompak seperti yang dikutip Esposin, Sabtu (21/9/2024).
Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM KPU Boyolali, Nyuwardi, menyampaikan lembaganya telah mendapatkan informasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Juwangi.
Akan tetapi, Nyuwardi mengatakan KPU Boyolali tidak bisa memberikan tindakan apapun kepada petugas Pantarlih yang ada di dalam video viral karena masa kerja mereka telah selesai. Ia menjelaskan masa kerja Pantarlih mulai 24 Juni-25 Juli 2024.
Ditanya akankah para Pantarlih yang terekam dalam video viral bakal masuk dalam daftar hitam untuk tidak diterima dalam badan adhoc KPU Boyolali, Nyuwardi mengiyakan.
“Iya, tentunya nanti ada proses seleksi dalam pemilihan calon-calon KPPS. Salah satu kriterianya tentu mengutamakan calon-calon yang tidak berafiliasi dengan salah satu Paslon,” kata dia saat dihubungi Esposin, Sabtu.
Ia mengimbau kepada jajaran adhoc KPU yaitu PPK, PPS, dan nantinya anggota KPPS untuk tidak memberikan pendapat atau pernyataan politik apapun terkait dengan isu-isu yang disampaikan peserta Pilkada.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan pihaknya telah membentuk tim penelusuran untuk menangani video viral petugas Pantarlih tersebut. Tim itu beranggotakan Panwascam Juwangi.
Widodo mengatakan pihaknya sedang menelusuri muatan pelanggaran dalam video tersebut. Sehingga, Bawaslu Boyolali belum dapat menyimpulkan terjadinya pelanggaran atau tidak.
Widodo selanjutnya juga mengimbau kepada penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, ASN, TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, dan pegawai BUMD untuk tetap menjaga netralitas. Ia juga meminta mereka untuk membatasi ekspresi hak politik jelang pelaksanaan Pilkada 2024.
“Yang perlu diketahui, Pantarlih kan sebenarnya sudah bubar. Namun, KPU biasanya kebijakannya kan mantan Pantarlih direkrut jadi KPPS. Untuk itu, kami menelusuri, semisal mana kala terbukti ada dugaan pelanggaran dan tidak ada tindakan karena Pantarlih tidak eksis, paling tidak kemudian ini menjadi pertimbangan KPU bahwa yang bersangkutan tidak direkomendasikan menjadi KPPS,” kata dia.