Tak Dapat Dana Insentif Daerah 2022, Sukoharjo Hanya Kurang Syarat Ini

by R Bony Eko Wicaksono - Espos.id Solopos - Selasa, 9 November 2021 - 00:59 WIB

ESPOS.ID - Menara Wijaya di Kompleks Kantor Pemkab Sukoharjo (Solopos/Indah S.W.)

Esposin, SUKOHARJO -- Sukoharjo menjadi satu-satunya daerah di Soloraya yang tidak mendapat dana insentif daerah (DID) dari Kementerian Keuangan pada 2022 mendatang. Hal itu karena Pemkab Sukoharjo gagal memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan dana tersebut.

Pemerintah pusat mengalokasikan DID sebagai insentif atau penghargaan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah. Juga dalam pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah bisa mendapatkan dana segar melalui DID dengan tiga syarat utama. Pertama, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kedua, penetapan peraturan daerah (Perda) APBD tepat waktu, serta terakhir, implementasi e-goverment (e-budgeting dan e-procurement). Dari tiga syarat itu, Sukoharjo gagal pada syarat nomor tiga khususnya e-procurement atau proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko, mengatakan nilai e-procurement dalam implementasi e-goverment Sukoharjo masih CC. Alhasil, Pemkab Sukoharjo dinilai belum layak mendapat dana insentif daerah dari pemerintah pusat.

Ia menambahkan Sukoharjo menjadi satu-satunya daerah di Soloraya yang tidak mendapatkan bantuan DID dari pemerintah pusat pada tahun depan. "Kalau tidak salah, bantuan DID paling besar diterima Karanganyar senilai Rp24 miliar. Kemudian Wonogiri kurang lebih sama,” ujarnya saat ditemui Esposin di kantornya, Senin (8/11/2021).

Pada 2021, Sukoharjo mendapat DID senilai kurang lebih Rp46 miliar. Pemerintah pusat menambah nilai DID bagi pemerintah daerah yang mampu berinovasi dan fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.

Persyaratan Utama

Pemberian DID diharapkan memotivasi pemerintah daerah agar lebih berinovasi dalam mengambil kebijakan, regulasi, dan menekan laju persebaran Covid-19. Sejatinya, Pemkab Sukoharjo telah memenuhi persyaratan utama lainnya yakni meraih opini WTP atas LKPD enam tahun berturut-turut sejak 2015.

Selama ini, penetapan Perda APBD setiap tahun tak pernah molor. Selain itu, pemerintah juga telah mengimplementasikan e-budgeting dalam tata kelola keuangan daerah maupun penyusunan APBD.

“Kelemahannya hanya belum optimalnya penerapan e- procurement di setiap organisasi perangkat daerah [OPD]. Ini menjadi catatan khusus dan bahan evaluasi agar bisa kembali mendapat dana insentif dari pemerintah pusat pada masa mendatang,” paparnya.

Sekda Sukoharjo, Widodo, menyatakan telah mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara menyeluruh pada beberapa pekan lalu. Setiap pengguna anggaran diminta melakukan tahapan proses pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur sehingga tak terjadi kesalahan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa.