by Tri Indriawati Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Senin, 10 Juni 2013 - 22:40 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
KARANGANYAR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar mengklaim telah membuka pintu 24 jam bagi masyarakat Colomadu yang ingin menyampaikan aspirasi ihwal kerusakan Jl Adi Soemarmo.
Ketua Komisi III DPRD Karanganyar, Sadiyo, mengatakan pihaknya siap menggelar audiensi lanjutan dengan perwakilan masyarakat Colomadu pada Kamis (13/4/2013) siang. Hanya saja, lanjut dia, pihaknya tidak akan melayangkan undangan kepada masyarakat untuk datang ke Gedung DPRD.
“Kemarin itu sebenarnya saya sudah mau menemui, tapi saat saya datang ternyata warga sudah pergi. Maka kalau memang mau bertemu lagi mangga saya persilahkan besok Kamis pukul 13.30 WIB datang ke Gedung Dewan,” terang dia kepada Esposin, Senin (10/6/2013).
Sebelum menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat, Komisi III akan memanggil instansi terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar, untuk merembuk rencana perbaikan jalan di Colomadu.
Sadiyo juga memastikan akan menghadirkan DPU dalam audiensi pada Kamis siang, jika warga menghendaki bertemu langsung dengan instansi tersebut.
Pada prinsipnya, imbuh Sadiyo, Komisi III sepakat dengan tuntutan masyarakat untuk menaikkan kelas jalan. Menurutnya, perbaikan tambal sulam tidak dapat mengatasi kerusakan Jl Adi Soemarmo.
“Sebenarnya saya setuju dengan masyarakat, kelas jalan memang harus dinaikkan, tapi dananya kan terbatas, itu lah yang harus dipikirkan,” ucapnya.
Rencana penaikan kelas jalan tetap menjadi skala prioritas dalam penyusunan APBD Perubahan 2013 dan APBD 2014. Namun, prosesnya tentu tidak dapat dilaksanakan secara tuntas pada tahun ini. Dia menilai perbaikan jalan yang paling memungkinkan dilakukan saat ini yakni dengan proses penambalan.
“Pasti akan dibangun, tapi ya sesuai rencana yakni secara bertahap. Kalau mendesak harus sekarang hla dananya siapa? Nanti kami bilang sanggup ternyata malah enggak bisa,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Juliyatmono, mengatakan akan mendesak Pemkab mencari sumber dana lain di luar APBD Kabupaten guna menunjang pelaksanaan pembangunan jalan. Pasalnya, dana yang dialirkan dari APBD Kabupaten untuk pemeliharaan jalan tidak lebih dari Rp2,5 miliar.
“Saya sendiri menyadari jalan di Colomadu sangat parah, di daerah lain juga begitu. Oleh karena itu, DPU harus secepatnya mencari sumber pendapatan lain. Kalau hanya bergantung pada APBD saja ya enggak cukup,” ujarnya.
Juliyatmono menyarankan DPU segera mengajukan anggaran pembangunan jalan dalam penyusunan APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, peningkatan kelas jalan dapat direalisasikan tahun ini.