by Nimatul Faizah Suharsih - Espos.id Solopos - Kamis, 17 Agustus 2023 - 22:19 WIB
ESPOS.ID - Sekjen Majelis Mujahidin, Shobbarin Syakur (kedua dari kanan), bersama panitia Kongres Mujahidin saat mendatangi Griya Solopos, Kamis (17/8/2023). (Solopos/Suharsih)
Esposin, BOYOLALI -- Majelis Mujahidin berencana tetap menggelar Kongres Mujahidin VI di Asrama Haji Donohudan atau AHD Boyolali sesuai jadwal, Sabtu-Minggu (19-20/8/2023).
Hal itu diungkapkan Sekjen Majelis Mujahidin, Shobbarin Syakur, saat bersama panitia kongres mengunjungi Griya Solopos, Kamis (17/8/2023). Bersama Shobbarin, ada juga Ketua Panitia Kongres, Joko Nugrahanto.
Shobbarin mengatakan pencabutan rekomendasi penyelenggaraan kongres itu baik dari Kementerian Agama (Kemenag) maupun kepolisian terlalu mepet dengan jadwal kongres yang sudah ditetapkan sejak sebelum awal 2023.
Dengan waktu yang mepet itu tidak memungkinkan untuk membatalkan Kongres Majelis Mujahidin di AHD Boyolali. Apalagi undangan juga sudah disebar dan puluhan peserta antara lain dari Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah datang.
Dengan waktu yang mepet itu tidak memungkinkan untuk membatalkan Kongres Majelis Mujahidin di AHD Boyolali. Apalagi undangan juga sudah disebar dan puluhan peserta antara lain dari Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah datang.
"Dari NTB sudah datang 50 orang, berombongan naik bus. Kemudian dari Sumatra Utara juga sudah dalam perjalanan ke sini," kata Shobbarin diamini panitia lainnya yang menambahkan peserta kongres mencapai ribuan orang.
Mengenai pencabutan rekomendasi oleh Kemenag dan kepolisian, Shobbarin mengatakan selain terlalu mepet dengan jadwal pelaksanaan kongres, juga dilakukan tanpa penjelasan. Majelis Mujahidin tidak dipanggil dulu ataupun diajak berdialog dan diberi penjelasan terkait pencabutan rekomendasi itu.
"Jadi perlu dipahami oleh masyarakat dan instansi terkait bahwa tidak ada larangan kongres di Asrama Haji Donohudan, hanya diperlukan kelengkapan administrasi dari kepolisian dan hal ini sudah kami penuhi," kata Shobbarin kepada Esposin, Kamis (17/8/2023).
Lebih lanjut, dalam pernyataan sikapnya, panitia Kongres Mujahidin VI menegaskan akan tetap mempertahankan hak konstitusionalnya menyelenggarakan kongres di AHD selama tidak diberikan solusi yang melegakan semua pihak dan tidak diskriminatif.
Sedangkan mengenai adanya penolakan dari pihak tertentu yang tidak menginginkan AHD digunakan sebagai lokasi Kongres Mujahidin, dalam pernyataan sikapnya, Majelis Mujahidin menilai hal itu telah menimbulkan spekulasi dan rasa benci terhadap ormas Islam.
"Seakan Majelis Mujahidin adalah ormas ilegal dan tidak layak menggunakan aset rakyat yang dikelola pemerintah, [dalam hal ini] Asrama Haji Donohudan Boyolali. Alasan yang dijadikan dasar penolakan itu adalah ilusi dan asumsi saja," tulis Majelis Mujahidin dalam pernyataan sikapnya.
Selanjutnya dinyatakan jika Kemenag dan Polres Boyolali tidak memenuhi hak-hak konstitusional Majelis Mujahidin sebagai warga negara sehingga merugikan secara moril dan materiil dengan menghalangi pemakaian aset publik untuk kepentingan masyarakat, Majelis Mujahidin akan melakukan langkah hukum baik perdata maupun pidana.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) mencabut rekomendasi kongres Majelis Mujahidin VI di AHD Boyolali. Hal itu kemudian disusul oleh Polres Boyolali dan Kemenag Boyolali yang mencabut rekomendasi serupa.
“Yang pasti kami akan selalu berkoordinasi kemudian menyampaikan kepada pengurus Majelis Mujahidin agar tidak melakukan suatu aksi yang kontraproduktif,” ujar Petrus kepada wartawan di Kantor Bupati Boyolali, Kamis (17/8/2023).
Petrus mengungkapkan alasan Polres Boyolali mencabut rekomendasi Kongres Mujahidin VI di AHD. Menurutnya, hal itu karena menindaklanjuti pencabutan rekomendasi yang terlebih dahulu dikeluarkan Kemenag RI dan Kemenag Boyolali.
Plt Kepala AHD Boyolali, Dyah Sri Marwati, saat diwawancarai Esposin, Rabu (16/8/2023), mengatakan akan mengikuti keputusan dari Kemenag dan kepolisian. “Kemarin kan Kemenag RI mencabut izin, terus hari ini Kemenag Boyolali dan Polres Boyolali juga mencabut izin,” kata Dyah.
Dyah mengatakan karena rekomendasi dicabut, acara kongres Majelis Mujahidin di AHD harus ditunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. "Kecuali kalau mereka bisa memenuhi semua unsur-unsur administratif yang dibutuhkan,” kata dia.
Terpisah, Kepala Kemenag Boyolali, Taufiqur Rahman, juga membenarkan telah mengirimkan surat pencabutan rekomendasi kongres Mujahidin VI di AHD. Pencabutan rekomendasi tersebut tertuang dalam surat Kemenag Boyolali Nomor 6147/KK.11.09/5/BA.00/08/2023 yang dilayangkan ke Majelis Mujahidin.