ESPOS.ID - Ilustrasi layanan perbankan. (Rachman/JIBI/Bisnis)
Esposin, KARANGANYAR--Perusahaan Daerah (PD) BPR BKK Karanganyar terancam rush atau penarikan besar-besaran dana menyusul divonisnya delapan pejabat di perusahaan itu, akhir Januari 2016.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar diminta mendorong diisinya kembali delapan jabatan yang kosong yakni dua direktur, dan enam pimpinan cabang.
Pendapat tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Karanganyar, Andri Budiono, saat ditemui wartawan, Selasa (23/2/2016). "Yang harus dicegah yaitu terjadinya rush dana nasabah," kata dia. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai potensi terjadinya rush di PD BPR BKK Karanganyar ada, pascajatuhnya vonis hukum kurungan satu tahun kepada delapan pejabatnya. Kasus hukum yang menjerat para pejabat PD BPR BKK Karanganyar bisa memicu jatuhnya kepercayaan nasabah. Bila itu yang terjadi, nasabah bisa saja menarik simpanan mereka.
Pendapat tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Karanganyar, Andri Budiono, saat ditemui wartawan, Selasa (23/2/2016). "Yang harus dicegah yaitu terjadinya rush dana nasabah," kata dia. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai potensi terjadinya rush di PD BPR BKK Karanganyar ada, pascajatuhnya vonis hukum kurungan satu tahun kepada delapan pejabatnya. Kasus hukum yang menjerat para pejabat PD BPR BKK Karanganyar bisa memicu jatuhnya kepercayaan nasabah. Bila itu yang terjadi, nasabah bisa saja menarik simpanan mereka.
"Kalau ini tidak segera direspons, situasi bisa menjurus semakin buruk. Kepercayan publik bisa luntur. Langkah cepat harus diambil dengan mengisi jabatan-jabatan kosong," ujar dia.
Andri menjelaskan kepercayaan nasabah menjadi aspek vital dalam bisnis perbankan. Butuh waktu cukup lama untuk bisa mendapatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut memberikan waktu kepada pemerintah untuk mengisi kekosongan delapan jabatan strategis di PD BPR BKK Karanganyar hingga Maret 2016.
"Delapan jabatan yang kosong ini harus segera diisi, jangan dibiarkan terlalu lama. Setidaknya bulan depan [Maret] delapan jabatan ini harus sudah diisi kembali," tutur dia.
Tony menilai performa PD BPR BKK Karanganyar sebenarnya sudah menunjukkan peningkatan. Pada 2015 tak ada setoran karena harus memenuhi 100 persen cadangan piutang.
"Secara kinerja sebenarnya sudah cukup lumayan. Yang kami khawatirkan munculnya masalah internal pascajatuhnya vonis kepada delapan pejabat PD BPR BKK Karanganyar," kata dia.
Tony melanjutkan penataan kembali PD BPR BKK Karanganyar penting mengingat proses merger yang tengah berjalan. Jangan sampai proses yang berlangsung setahun ini gagal.
Terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar, Rohadi Widodo, saat dihubungi Esposin mengatakan seluruh jajaran PD BPR BKK Karanganyar sudah dikumpulkan. "Pekan lalu mereka semua sudah kami kumpulkan, kami berikan pengarahan, dan pembinaan, untuk memulai lembaran baru dengan percaya diri. Yang lalu biar lah berlalu," tutur dia.
Ihwal pimpinan PD BPR BKK Karanganyar, menurut Rohadi, sudah ditunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) dari Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).
Selain itu sudah ada penunjukan pejabat untuk menjadi pelaksana harian PD BPR BKK Karanganyar. "Untuk pengisian enam jabatan lain jadi kewenangan Pemprov," kata dia.