by Indah Septiyaning Wardani - Espos.id Solopos - Senin, 30 September 2024 - 18:41 WIB
ESPOS.ID - Politikus senior PDIP Paryono saat berbincang dengan wartawan di Karanganyar pada Senin (30/9/2024). (Solopos/Indah Septiyaning Wardani)
Esposin, KARANGANYAR-Politikus senior PDIP di Karanganyar Paryono memberikan pesan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, dan kepala desa menjelang kontestasi Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Mereka diharapkan tidak mengorbankan diri dan keluarga untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) peserta Pilkada. Penegasan tersebut disampaikan Paryono saat berbincang hangat dengan wartawan di hari tugas terakhirnya sebagai anggota Komisi 2 DPR pada Senin (30/9/2024) siang.
Komisi ini membidangi pemerintahan, dan politik seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Mendagri, Menpan dan RB, BKN, LAN, KASN, ATR dan BPN. "Jadi menjelang Pilkada, saya minta dan menghimbau kapada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara, maupun PPPK di seluruh Indonesia khususnya Karanganyar untuk bersikap netral dan berhati-hati untuk menyikapi Pilkada ini," kata dia.
Paryono mengatakan ASN harus bisa menjaga netralitasnya sehingga jangan sampai terjadi seperti tahun-tahun yang lalu. Dimana ada beberapa kasus pejabat eselon yang bersinggungan dengan politik terkena sanksi diturunkan pangkatnya maupun golongan. Bahkan kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Karanganyar saat Pemilu lalu. Karena itu, Paryono mewanti-wanti para ASN dan PPPK agar demokrasi ini berjalan baik dengan bersikap netral.
"Siapa pun yang terpilih itu adalah calon pemimpin Anda semua. Jangan mengorbankan diri dan keluarga, hanya karena soal mendukung. Maka saya tekankan karena KASN akan bersikap proaktif pengawasannya, dari semuanya ini, baik masyarakat untuk ikut mengawasi," katanya.
Paryono mengatakan tidak hanya ASN dan PPPK, namun termasuk kepala desa yang harus bersikap netral. Paryono yang sudah mengikuti dinamika selama di Komisi 2 DPR di seluruh Indonesia ini, menemukan ada ASN yang dipecat karena tak netral di Pemilu.
"Ada yang diturunkan jabatan, kasihan hasil merintis karier yang sudah panjang. Pesan ini sangat bermakna sekali, bagi teman-teman ASN, PPPK dan kepala desa," katanya.
Selain netralitas, Paryono juga mengingatkan larangan politik uang. Dalam Pilkada, unsur pidana politik uang diperluas. Sanksi pidana tidak hanya diberikan kepada calon, pengurus partai maupun tim sukses. Namun diperluas menjadi barang siapa. Artinya, siapapun yang terbukti melakukan politik uang, dapat dijatuhi pidana Pemilu. Sehingga masyarakat harus berhati-hati.
"Jangan mengorbankan diri hanya untuk mendukung pasangan tertentu," terangnya.
Dia juga mengimbau kepada Bawaslu, Gakkumdu dan KPU bersikap tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Lembaga ini, harus bersikap jujur dan adil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dia pun meminta lembaga penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas dengan penuh integritas yang tinggi. Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu harus bertindak tegas.
Dalam kesempatan itu, Paryono sekaligus berpamitan kepada wartawan di hari terakhir menjabat sebagai anggota DPR. Selepas ini, Paryono akan kembali menjalankan aktivitasnya sebagai pengusaha.