by Kurniawan - Espos.id Solopos - Kamis, 18 Januari 2024 - 09:20 WIB
ESPOS.ID - Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Digital Nusantara atau Medina, Arif Rachman Hakim (ketiga dari kanan) saat menghadiri acara Silaturahmi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Soloraya di Hotel Sahid Jaya Solo, Rabu (17/1/2024) siang. (Solopos.com/Kurniawan)
Esposin, SOLO—Korupsi masih menjadi permasalahan serius bangsa Indonesia saat ini. Untuk menekan korupsi, diperlukan integrasi 27.000 aplikasi pemerintah.
Hal itu sesuai kebijakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang di Perpres Nomor 93/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, serta Perpres Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia atau SDI.
Terkait persoalan itu Masyarakat Ekonomi Digital Nusantara (Medina) siap membantu pemerintah untuk mempercepat integrasi 27.000 aplikasi tersebut. Demikian disampaikan Ketua Umum Medina, Arif Rachman Hakim, Rabu (17/1/2024) di Solo.
“Presiden Jokowi menyampaikan, karena di dalam dunia aplikasi, Indonesia punya 27.000 aplikasi pemerintah, yang itu membuat tumpang tindih, dan menjadi permasalahan serius. Di situ terjadi banyak permasalahan dan korupsi,” ujar dia.
“Presiden Jokowi menyampaikan, karena di dalam dunia aplikasi, Indonesia punya 27.000 aplikasi pemerintah, yang itu membuat tumpang tindih, dan menjadi permasalahan serius. Di situ terjadi banyak permasalahan dan korupsi,” ujar dia.
Melihat keinginan Jokowi yang begitu kuat untuk menata permasalahan tersebut tapi belum membuahkan hasil maksimal, Medina merasa terpanggil. Apalagi pekan lalu Jokowi menugaskan Luhut Binsar Pandjaitan mengambil langkah-langkah.
“Hasil kajian dan tesis dari 27.000 aplikasi yang diambil sampel 200 aplikasi secara acak, ternyata 191 aplikasi atau 91 persennya aman untuk diintegrasikan setelah repackaging. Sisanya dirapikan untuk keamanan dan kelancaran integrasi,” kata dia.
“Kebetulan di tim kami beberapa pakar terkait dan pakar internasional, mereka menyanggupi dalam waktu enam bulan bisa terintegrasi. Artinya sebelum Pak Jokowi berakhir jabatannya Oktober 2024, insya Allah integrasi 27.000 aplikasi selesai,” urai dia.
Arif menyatakan pihaknya segera menemui Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas agenda tersebut. Terlebih dengan momentum berada di Soloraya, dia berharap agenda besar menuju kebangkitan Indonesia segera terealisasi.
“Kami segera bertemu Pak Luhut untuk mensimulasikan sistemnya, dan mungkin dari Soloraya ini kami menyampaikan pesan, bicara untuk kebangkitan Indonesia selalu melibatkan Soloraya, seperti saat era Orde Baru letupannya dimulai dari Soloraya,” tutur dia.
Pada Rabu Arif mewakili Medina menyerahkan rancangan Program Adil Makmur kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sedang silaturahmi jajaran pengurus di Soloraya. Rancangan diterima Wakil Ketua DPP PPP, Atik Heru Maryanti.