by R Bony Eko Wicaksono - Espos.id Solopos - Rabu, 25 September 2024 - 14:25 WIB
ESPOS.ID - Bupati Sukoharjo Etik Suryani (kanan) menerima LHP BPK atas LKPD Kabupaten Sukoharjo 2023, beberapa waktu lalu. LHP itu menerangkan Pemkab Sukoharjo memperoleh opini WTP yang merupakan opini WTP ke-9 yang diraih secara berturut-turut sejak 2015. (Istimewa/Pemkab Sukoharjo)
Esposin, SUKOHARJO–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemkab Sukoharjo kini total memperoleh opini WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut sejak 2016.
Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini diberikan berdasarkan beberapa kriteria, meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. WTP merupakan opini tertinggi dari empat opini yang ada. Opini WTP menyatakan laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko, saat ditemui Solopos, Senin (23/9/2024), menyampaikan opini WTP ini menjadi bukti nyata Pemkab Sukoharjo dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola kepada masyarakat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko, saat ditemui Solopos, Senin (23/9/2024), menyampaikan opini WTP ini menjadi bukti nyata Pemkab Sukoharjo dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola kepada masyarakat.
Di bawah kepimpinan Bupati Sukoharjo Etik Suryani Pemkab Sukoharjo selama periode 2021-2024 tak pernah absen mendapatkan opini WTP. Dia sukses melanjutkan tren positif kinerja pemerintahan Bupati sebelumnya, Wardoyo Wijaya, yang tak lain adalah suami Bupati Etik.
Menurut Richard, salah satu kunci keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP adalah kebijakan kepala daerah yang dalam konteks ini Bupati Etik. Bupati selalu menekankan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun laporan keuangan secara sistematis dan patuh terhadap perundangan-undangan. Saat auditor BPK Jawa Tengah memeriksa laporan keuangan, Bupati Etik juga meminta setiap OPD menyerahkan data laporan keuangan yang diminta para auditor.
Dia melanjutkan kunci keberhasilan lainnya adalah adaptif dalam menjalankan sistem tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Sebagai contoh, penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi ini menjadi modul untuk melaksanakan dan menatausahakan anggaran daerah. Aplikasi ini baru diterapkan pada tahun lalu. Di Jawa Tengah, baru dua daerah yang menerapkan penggunaan aplikasi SIPD, yakni Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sukoharjo.
“Daerah lain masih menggunakan aplikasi lama. Kabupaten Sukoharjo sudah menerapkan aplikasi baru dalam tata kelola keuangan daerah. Ini diapresiasi positif oleh Kemendagri. Memang awalnya cukup berat karena harus mengubah komponen laporan keuangan daerah dari nol. Termasuk, melakukan upgrade sumber daya manusia (SDM),” ucap Richard.
Soliditas dan kekompakan masing-masing OPD juga berkontribusi dalam pencapaian opini WTP oleh Pemkab Sukoharjo. Bendahara setiap OPD selalu responsif jika ada perubahan regulasi atau aturan dari pemerintah pusat. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis dilakukan secara berkala sebagai bagian dari adaptasi terhadap perubahan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dari setiap OPD tak pernah terlambat disetorkan kepada BPKPAD Sukoharjo sebagai penyusuan laporan keuangan daerah secara komprehensif.
“Jika satu OPD saja kurang maksimal dalam menyusun laporan keuangan berpengaruh dalam pemeriksaan auditor. Ini anggaran dari rakyat, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai regulasi. Sepeser rupiahpun harus dipertanggungjawabkan,” tegas Richard.
Infografis: Whisnupaksa
Dia menyebut Bupati Etik berkomitmen menjaga tren positif tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Esensi dari WTP adalah memastikan tidak ada uang negara yang dikorupsi dan diselewengkan. Bupati Etik bakal melanjutkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi sebagai syarat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Anggaran dari rakyat harus dipertanggungjawabkan juga kepada rakyat. Patuhi aturan, patuhi perundang-undangan untuk memastikan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” papar Richard.
Terpisah, seorang tokoh masyarakat dan aktivis Sukoharjo, Edi Budiyono, mengapresiasi diraihnya opini WTP dari BPK sembilan kali beruntun 2015-2023. Menurut dia, hal itu merupakan capaian tertinggi Pemkab Sukoharjo dalam tata kelola keuangan daerah. Dia berharap Pemkab Sukoharjo mampu menjaga tren positif tersebut dan kembali meraih opini WTP pada tahun depan yang merupakan opini WTP ke-10 kali berturut-turut yang diperoleh.
Dia memastikan masyarakat bakal mengawal penggunaan anggaran daerah dalam berbagai program kegiatan yang dijalankan setiap OPD agar bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Penghargaan opini WTP sembilan kali berturut-turut menjadi catatan sejarah positif di Kabupaten Sukoharjo. Masa sebelumnya, belum pernah ada capaian prestasi seperti saat ini. Masyarakat akan terus mengawal penggunaan anggaran daerah, termasuk proyek strategis yang masih berjalan,” ujar dia.