by Tri Rahayu - Espos.id Solopos - Senin, 30 September 2024 - 16:51 WIB
ESPOS.ID - Spanduk berisi tuntutan kepada mantan Bupati Sragen minta maaf dipasang di pinggir jalan dekat TMP Manding, Sragen, Senin (30/9/2024). (Istimewa/warga)
Esposin, SRAGEN--Video pernyataan mantan Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman yang diunggah Youtuber Sragen Keren & Beken mendapat respons kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Potongan pernyataan Agus yang juga Ketua Umum Tim Pemenangan Sigit-Suroto dinilai menyinggung PNS Sragen.
PNS Sragen menuntut kepada Agus untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataan yang menyinggung PNS Sragen. Tuntutan tersebut dituliskan dalam spanduk dengan foto potongan dari Youtube Sragen Keren & Beken yang diambil saat jumpa pers di Posko Pemenangan Sigit-Suroto Kuwungsari, Sragen Kulon, Sragen, 24 September 2024 lalu.
Spanduk mengatasnamakan PNS Sragen menuntut mantan Bupati Agus Fatchur Rahman minta maaf itu dipasang di sejumlah lokasi dengan ditalikan di antara dua pohon atau diiikatkan pada pohon dan tiang listrik. Pemasangan itu pun melanggar aturan yang dibuat para PNS sendiri.
Politikus Partai Golkar Sragen itu baru mengetahui adanya spanduk tersebut setelah mendapat kiriman WhatsApp dari koleganya, Senin (30/9/2024). Agus menyampaikan baliho itu setahu Agus ada di sekutar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Manding dan TPI SI.
Namun, setelah dicek spanduk di dua lokasi itu sudah tidak ada. Informasi yang diterima Espos, Senin, spanduk serupa ada di jalan ring road utara dan dekat dengan SMAN 1 Sragen. Siapa pemasang spanduk itu belum diketahui.
Agus langsung merespons beredarnya spanduk mengatasnamakan para PNS Sragen tersebut dengan menggelar jumpa pers di Posko Pemenangan Sigit-Suroto, Senin siang. Agus mengaku diminta PNS untuk meminta maaf terkait potongan video yang tidak mendudukkan konteksnya.
Dia menyatakan pernyataan itu mestinya dilihat secara utuh bukan sepotong-sepotong. Dia menyampaikan pernyataan itu sebenarnya merespons temuan Mukafi Fadli tentang Sragen Under Cover, salah satunya berkaitan dengan Sragen yang menjadi kabupaten dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
"Sragen sebenarnya sudah menemukan model penanggulangan kemiskinan yang sudah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] saat masih menjabat Bupati. Sekarang setelah 10 tahun berjalan ternyata situasinya tidak berubah. Pelayanan publik di Sragen mengalami keanjlokan," ujar Agus.
Agus mengaitkan kondisi kemiskinan di Sragen dengan pembangunan Kantor Pemda Terpadu yang menelan dana puluhan miliar. Dia menilai dana yang dipakai dalam pembangunan gedung baru itu dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Dia mempertanyakan dengan gedung baru itu apa kemudian pikiran aparatur sipil negara menjadi jernih dan berpikir untuk kepentingan rakyat?
"Lewat spanduk itu, saya diminta minta maaf. Kepada para PNS di Sragen yang berpegang teguh pada asas dan fundamen netralitas PNS, saya ucapkan selamat atas kekokohan iman perjuangan menjaga netralitas. Kemudian, bagi para PNS penghianat netralitas semoga dapat bendun [malapetaka] dari Tuhan," doa Agus.
Dia menilai justru para PNS yang melanggar aturan netralitas ASN yakni yang menggiring rakyat memilih calon tertentu itulah yang meminta maaf ke rakyat karena mereka bukan pengabdi rakyat. "Yang harus meminta maaf itu mereka, bukan saya. Tambahan penghasilan pegawai [TPP] naik itu dulu yang menginisiasi saya tetapi saya berpesan untuk bekerja untuk rakyat. Kalau menindas rakyat maka mereka sendiri yang saya pukuli," ujar Agus.
Agus menyatakan 15 tahun hidup di Pemerintahan Kabupaten Sragen sehingga hafal betul model-model PNS. Dia ingat dulu sebelum lengser dari kursi Bupati Sragen pernah menantang para PNS untuk membuat pelayanan publik yang diakui dunia tetapi sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan rekor penghargaan dari PBB itu.