by Tri Rahayu - Espos.id Solopos - Sabtu, 17 Agustus 2024 - 16:45 WIB
ESPOS.ID - Dua warga negara asing asal Belanda studi banding tentang pemberdayaan kaum difabel ke Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Sragen, Jumat (16/8/2024). (Istimewa/Pri Hartono)
Esposin, SRAGEN—Desa Bedoro yang terletak di Kecamatan Sambungmacan, Sragen, menjadi salah satu desa tujuan studi banding tentang pemberdayaan difabel dari dua orang warga negara asing (WNA) asal Belanda yang didampingi Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Sunaman Sukamto, Jumat (16/8/2024).
Keberhasilan Bedoro dalam memberdayakan kaum difabel ternyata terdengar sampai Negeri Kincir Angin itu. Dua WNA tersebut diketahui bernama Inge dan Willy. Mereka berdialog dengan warga desa lewat seorang penerjemah bahasa di Balai Desa Bedoro Sragen, Jumat sore.
Para penyandang disabilitas di Desa Bedoro memang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Desa (Pemdes) Bedoro. Bahkan mereka dilibatkan secara aktif dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) pada setiap tahunnya.
“Ya, ada dua warga dari Netherland [Belanda] bersama tenaga ahli KSP, yakni Pak Sunarman Sukamto, berdialog dengan warga desa tentang pemberdayaan disabilitas di Desa Bedoro. Intinya, mereka bertanya tentang bagaimana disabilitas di Bedoro bisa berkembang dengan baik. Para penyandang disabilitas diundang semua. Mereka bercerita tentang apa yang sudah mereka jalani, bukan isapan jempol,” jelas Kepala Desa Bedoro, Pri Hartono, kepada Esposin, Sabtu (17/8/2024).
“Ya, ada dua warga dari Netherland [Belanda] bersama tenaga ahli KSP, yakni Pak Sunarman Sukamto, berdialog dengan warga desa tentang pemberdayaan disabilitas di Desa Bedoro. Intinya, mereka bertanya tentang bagaimana disabilitas di Bedoro bisa berkembang dengan baik. Para penyandang disabilitas diundang semua. Mereka bercerita tentang apa yang sudah mereka jalani, bukan isapan jempol,” jelas Kepala Desa Bedoro, Pri Hartono, kepada Esposin, Sabtu (17/8/2024).
Program pemberdayaan kaum difabel di Bedoro Sragen yang berjalan di Bedoro itu merupakan wujud kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kaum difabel karena mereka difasilitasi dan mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga desa. Mereka tidak dipandang sebelah mata dengan kekurangan yang dimiliki mereka tetapi dianggap memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga desa lainnya.
“Mereka juga ditanya kendala yang dihadapi. Semua bisa menjelaskan. Dalam dialog itu juga melibatkan unsur karang taruna, bintara pembina desa [babinsa], bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat [bhabinkamtibmas], kader posyandu, pendamping desa, bidan, dan yang lainnya,” kata Pri Hartono.
Pri mengungkapkan para penyandang disabilitas itu diikutsertakan aktif dalam musyawarah dalam penyusunan APBDesa. Dia memberi duang gerak yang luas tanpa membeda-bedakan hak-hak mereka dan warga desa lainnya yang normal. Kepedulian dan perhatian Pemdes Bedoro kepada kaum difabel itu dilakukan sejak 2016 lalu.
“Mereka membentuk kelompok. Mereka menjadi pioneer dalam pemberdayaan disabilitas, bahkan sampai ke level kabupaten dan pernah mendapat penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi [Men Desa PDTT Abdul Halim Iskandar] sebagai daerah dengan kesetiakawanan yang menginspirasi pada Maret 2021 lalu. Pemberdayaan kaum difabel itu menjadi inspirasi dan inovasi di layanan sosial kemasyarakatan,” jelasnya.
Dia menyampaikan bentuk pemberdayaan kaum difabel lainnya di Desa Bedoro Sragen seperti adanya terapi bagi disabilitas usia dini hingga dewasa dua kali dalam sebulan. Disabilitas yang terjadi di Bedoro itu, kata dia, kebanyakan memang bawaan sejak lahir seperti tuna rungu dan tuna daksa. Dia menyadari belum semua penyandang disabilitas di Bedoro terbuka semua. Dia menyebut masih ada 26 orang difabel di Bedoro yang belum terbuka karena mungkin malu dan sebagainya.
“Biar mereka terbuka, kami memberi contoh bahwa dengan keterbasan ternyata bisa mendapatkan hak-haknya dan hidup dengan layak. Kami terus sosialiasi lewat posyandu, karangtaruna, pengajian yasinan, dan seterusnya. Kami juga mengalokasikan anggaran untuk kaum difabel yang nilainya bervariasi setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap tahun ada program yang berbeda,” kata Pri.
Pada 2024 ini, Pri mengungkapkan alokasi anggaran untuk pemberdayaan difabel di Bedoro Sragen ada Rp15 juta, sedikit menurun dibandingkan 2023 senilai Rp20 juta. Pada awal-awal pemberdayaan, Pri hanya mengalokasikan dana Rp5 juta. “Jadi keinginan disabilitas itu apa difasilitasi dan diakomodasi,” jelasnya.
Sekretaris Kecamatan Sambungmacan, Sragen, Arif Fuat Sagita, menyampaikan perhatian dan kepedulian kepada kaum difabel yang dilakukan Pemdes Bedoro itu dapat menginspirasi desa-desa lainnya. Dia melihat Pemdes Bedoro sudah praktik dan ada komunikasi yang baik antara kepala desa dengan mereka.
“Kuncinya sebenarnya mau atau tidak memperhatikan mereka. Di Bedoro ini kaum disabilitas diwadahi dalam bentuk forum. Mereka ditanya tentang kebutuhan mereka dan keterampilan apa yang diharapkan,” kata dia.