by Magdalena Naviriana Putri - Espos.id Solopos - Kamis, 16 November 2023 - 14:46 WIB
ESPOS.ID - Badan Permusyawaratan Desa (BDP) se Kecamatan Polokarto menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas BPD melalui diskusi panel di Gedung Lestari Polokarto Sukoharjo, Kamis (16/11/2023). (Solopos.com/Magdalena Naviriana Putri)
Esposin, SUKOHARJO -- Badan Permusyawaratan Desa (BDP) se-Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas melalui diskusi panel bertema Membangun Desa Mandiri Dengan Pondasi Produk Hukum yang Kokoh. Kegiatan yang diikuti oleh 153 anggota BPD tersebut digelar di Gedung Lestari Polokarto Sukoharjo, Kamis (16/11/2023).
Ketua Forum BPD Kecamatan Polokarto, Surono, mengatakan kegiatan bimbingan teknis tersebut adalah yang kali kelima. Menurutnya kegiatan itu untuk memberikan kontribusi terbaik bagi majunya desa.
"Kami ingin mewujudkan sinergisitas antara pemerintah desa dan BPD sehingga mampu memberikan yang terbaik bagi kemajuan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Bintek hari ini kami mengambil formula baru dengan diskusi panel. Harapan kami permasalahan BPD se- Kecamatan Polokarto yang berbeda-beda bisa didiskusikan dalam forum," terang Surono saat ditemui di sela-sela kegiatan tersebut.
Selain menjalin sinergi, kegiatan tersebut juga untuk menyamakan persepsi dalam aspek regulasi. Misalnya dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) desa harus disertai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Selama ini dalam penyusunan RKP desa belum pernah dimunculkan oleh mitra kerja BPD. Pasa bagian lain BPD harus melakukan monitoring tetapi belum memiliki patokan akan hal itu.
"Maka kami ingin membedah segala sesuatunya sesuai regulasi. Untuk itu kami mengundang para praktisi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan ahli Tata Hukum Negara UNS sehingga bisa menjadi materi yang bisa kami sampaikan kepada Pemdes," imbuhnya.
Surono berharap BPD dan Pemdes sebagai dua komponen penyelenggara pemerintahan desa bisa saling memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Terutama berkaitan dengan permasalahan hukum di desa. Surono juga memastikan hasil diskusi tersebut akan disampaikan kepada Forum Paguyuban Kepala Desa untuk dimusyawarahkan bersama.
Sementara itu, Ketua Asosiasi BPD Sukoharjo, Sudarmadi, mengapresiasi kegiatan pengembangan kapasitas tersebut. "Ini merupakan pilot project Kabupaten Sukoharjo agar kecamatan lain meniru Polokarto. Harapan kami dengan semakin pahamnya anggota BPD tentang tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya maka mampu menjadikan desa semakin maju," bebernya.
Dengan meningkatnya kapasitas BPD, ia berharap penyimpangan administrasi di desa yang selama ini masih ditemukan bisa dihilangkan.