by Redaksi - Espos.id Solopos - Senin, 17 Mei 2010 - 16:02 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
Sukoharjo (Espos)--Program sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Sukoharjo menghabiskan anggaran hingga Rp 1,8 miliar. Kendati secara teknis telah siap, namun program tersebut hingga kini masih belum direalisasikan lantaran masih menunggu tenaga operator.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ninik Sri Lestari Handayani melalui Kabid Pengelolaan SIAK Sutarmo mengatakan, program SIAK di Sukoharjo sudah mulai dirintis sejak tahun 2009 lalu. Sejauh ini, katanya, peralatan pendukung baik software maupun hardware jaringan SIAK telah disiapkan di seluruh kecamatan di Sukoharjo.
"Dari segi teknis peralatan kami sudah siap on line karena peralatan sudah ada di masing-masing kecamatan, bahkan Perda mengenai SIAK juga sudah digedok Dewan dan saat ini tinggal menunggu evaluasi gubernur," ujarnya kepada Esposin, Senin (17/5) di ruang kerjanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai persiapan peluncuran dan pelaksanaan program SIAK di Sukoharjo, pihaknya bakal menggelar pelatihan bagi 42 petugas operator SIAK baik dari kecamatan maupun kabupaten. Hal tersebut dilakukan, lantaran selama ini Disdukcapil belum memiliki tenaga operator.
"Pelatihan baru akan digelar besok (Selasa-red), mereka akan dilatih langsung oleh tim dari provinsi. Setelah pelatihan dan bimbingan selesai, mereka langsung kami terjunkan untuk magang di kecamatan," katanya.
Sutarmo mengatakan, program SIAK yang menelan anggaran hingga Rp 1,8 miliar tersebut dipastikan bakal diluncurkan tahun 2010 ini. Untuk wilayah Soloraya, katanya, daerah yang telah menerapkan SIAK baru Kota Solo.
"Persiapan investasi untuk SIAK memang menelan anggaran yang cukup besar karena sarana dan prasana cukup mahal termasuk membangun tower jaringan, makanya tidak semua kabupaten atau kota siap. Tapi untuk Sukoharjo persiapan peralatan sudah sejak tahun 2009 lalu, targetnya peluncuran tahun ini," ujarnya.
Sutarmo menambahkan, jika sudah dioperasikan, SIAK berfungsi untuk mencegah adanya kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) ganda atau double serta bisa mengecek secara on-line informasi kependudukan hingga ke tingkat pusat.
ufi