by Chrisna Chanis Cara Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Minggu, 29 November 2015 - 17:10 WIB
Esposin, SOLO--Para komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo belum satu suara menyikapi rencana penyelenggaraan kampanye bersama 5 Desember. KPU masih akan menggelar pleno pertengahan pekan ini untuk memastikan jalannya acara.
Komisioner Divisi Hukum, Kampanye dan Pencalonan KPU Solo, Nurul Sutarti, saat berbincang dengan Esposin, Minggu (29/11/2015), mengakui masih ada silang pendapat di internal KPU mengenai kepastian kampanye bersama. Hal itu menyusul penolakan sejumlah pihak atas kegiatan tersebut dengan alasan keamanan.
“Ada yang minta tetap diteruskan, ada pula yang mendorong mengikuti masukan sejumlah pihak. Kami harus satu suara dulu karena KPU bersifat kolektif kolegial,” ujarnya.
Nurul mengatakan kampanye bersama sebenarnya strategis untuk mengukur kedewasaan berpolitik warga Solo. Menurut Nurul, kampanye bersama dapat menjadi media pendidikan politik di samping sosialisasi Pilkada 9 Desember. Meski demikian pihaknya menghormati pihak yang mengkhawatirkan kondusivitas keamanan saat jalannya acara. “Sebenarnya kami justru ingin membuktikan kalau Solo itu damai. Makanya kami konsep karnaval budaya yang sesuai ruh kota ini,” kata dia.
Sejauh ini KPU belum berencana mengubah konsep karnaval budaya dengan kegiatan lain. Nurul mengatakan opsi doa bersama yang sempat muncul masih perlu diplenokan. Dia mengakui pleno yang sebelumnya dijadwalkan akhir pekan lalu belum terlaksana.
“Dua pekan terakhir jelang coblosan kegiatan KPU sangat padat. Mungkin pertengahan pekan depan (pekan ini) kami baru bisa pleno.”
Menurut Nurul, hasil pleno di internal KPU segera disampaikan pada pasangan calon dan stakeholder. KPU memberi sinyal tetap akan menjalankan hasil pleno meski masih ada penolakan dari salah satu pasangan calon. Sebelumnya pasangan F.X. Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo menolak kampanye bersama dengan alasan keamanan.
Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Solo, Asmuni, meminta KPU tidak memaksakan diri jika masih ada pihak yang menolak kampanye bersama.