by Redaksi - Espos.id Solopos - Kamis, 15 Juli 2010 - 17:38 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
Boyolali (Espos)--Kalangan petani tembakau di Kabupaten Boyolali meminta Pemkab setempat segera membuat kebijakan yang dinilai bisa melindungi keberlangsungan produksi tembakau di wilayah itu, menyusul adanya rencana penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan.
”Jadi atau tidak RPP tentang tembakau tersebut ditetapkan, seharusnya Pemkab Boyolali bisa segera membuat kebijakan atau aturan yang nantinya bisa melindungi keberlangsungan produksi tembakau dan juga nasib petani tembakau di Boyolali,” ungkap Suradi, 45, salah seorang petani tembakau di Desa Jenengan, Kecamatan Banyudono, saat ditemui Espos di sela-sela aktivitasnya menggarap lahan, Kamis (15/7).
Suradi mengatakan pihaknya menyambut baik sisi positif terkait rencana penetapan RPP tersebut. Namun diharapkan pemerintah juga tetap menyesuaikannya dengan kebutuhan rakyat.
“Harus tetap mempertimbangkan juga nasib petani tembakau yang sudah mengandalkan tanaman tersebut sebagai sumber mata pencaharian. Apalagi untuk Boyolali, tanaman tembakau juga merupakan salah satu tanaman unggulan yang dihasilkan di beberapa kecamatan,” kata Suradi.
Dalam hal ini, menurut Suradi, bila RPP tersebut ditetapkan, pemerintah juga harus membuat kebijakan bagi yang berkepentingan dalam produksi tanaman tembakau, khususnya petani.
Hal senada dikemukakan petani tembakau lainnya, Sutarno. Menurut Sutarno menanam tembakau bagi mereka merupakan mata pencarian utama saat musim kemarau.
Sutarno mengatakan dengan pelarangan produksi tembakau dalam RPP tembakau dipastikan bakal mematikan ekonomi rakyat, terutama yang tinggal di lereng pegunungan. Diakuinya, selain tanaman tembakau, tanaman sayur-sayuran juga menjadi komoditi petani lereng gunung. Hanya saja, soal harga sangat jauh jika dibandingkan dengan harga tembakau.
Diakui Sutarno, efek tembakau rokok tidak baik bagi kesehatan, namun juga perlu diperhatikan bahwa tembakau sudah menjadi sumber ekonomi petani. Terutama di daerah-daerah tertentu, seperti daerah lereng gunung. Sehingga pemerintah diharapkan tidak asal melarang, namun setidaknya bisa melokalisir kawasan layak tanam tembakau.
sry