by Nimatul Faizah - Espos.id Solopos - Senin, 23 September 2024 - 22:16 WIB
ESPOS.ID - Ketua KPU Boyolali, Maya Yudayanti (tengah), memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Senin (23/9/2024).
Esposin, BOYOLALI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali mengancam tidak merekrut kembali petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Boyolali yang terbukti tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pernyataan itu disampaikan menanggapi adanya video yang menunjukkan orang yang mengaku sebagai petugas Pantarlih di media sosial Tiktok. Mereka memberikan salam yang mirip dengan slogan salah satu calon bupati-wakil bupati (Cabup-Cawabup) Boyolali.
Dalam video tersebut, beberapa orang yang mengaku petugas Pantarlih dari Desa Jerukan, Kecamatan Juwangi, Boyolali memberikan salam perubahan. “Kami Pantarlih Desa Jerukan, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, siap menyampaikan salam perubahan pada masyarakat Jerukan. Perubahan, Yes!” kata mereka seperti yang dipantau Espos.id, Sabtu (21/9/2024).
Ketua KPU Boyolali, Maya Yudayanti, mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses penelusuran. Diketahui, Pantarlih juga telah selesai bertugas. Soal video Pantarlih dibuat saat atau setelah bertugas, Maya mengatakan masih melakukan penelusuran. “Tentu kami tidak akan melibatkan petugas-petugas atau mantan petugas, termasuk Pantarlih, [yang terbukti tidak netral], yang selesai masa tugasnya. Ketika bakal dilibatkan sebagai KPPS, kami akan melihat apakah mereka punya catatan terkait netralitas atau tidak. Sekali lagi ini adalah bentuk dari integritas penyelenggaraan Pilkada,” kata dia saat ditemui di kantornya, Senin (23/9/2024).
Ia ingin Pilkada berjalan secara berintegritas dimulai dari jajaran penyelenggara. Maya mengatakan tak hanya Pantarlih yang bakal dipertimbangkan untuk tidak direkrut tapi juga penyelenggara Pemilu yang tercatat dalam asas netralitas. Maya selalu menekankan pada setiap kesempatan agar integritas selalu diutamakan oleh penyelenggara Pemilu. Menurutnya, integritas penyelenggara pemilihan adalah sesuatu yang akan dipercaya oleh publik. Ketika penyelenggara dinilai tidak netral, maka akan berpengaruh pada hasil Pilkada.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan berdasarkan hasil penelusurannya bahwa anggota yang ada di dalam video dulunya merupakan Pantarlih. “Saya katakan dulunya karena sekarang Pantarlih sudah tidak eksis. Sekarang menjadi obyek pengawasan kami. Biasanya siapa pun yang menjadi Pantarlih mendapatkan prioritas menjadi KPPS,” kata dia. Widodo mengatakan nantinya Bawaslu Boyolali bakal memberikan saran perbaikan kepada KPU sambil menunggu berkas laporan soal kasus Pantarlih dikirim oleh Panwascam.
“Bagi yang terbukti misalnya melakukan potensi dugaan ketidaknetralan itu ya seyogyanya tidak dijadikan KPPS,” kata dia. Tak hanya menelusuri soal Pantarlih, Bawaslu Boyolali juga bakal mencari tahu siapa pria berbaju batik di dalam video yang sama. Widodo mengatakan siapa pun baik ASN, kepala desa, perangkat desa, TNI/Polri, dan penyelenggara pemilihan diduga tidak netral baik dilakukan sebelum atau sesudah masa kampanye, maka akan diproses oleh Bawaslu Boyolali.