by Candra Septian Bantara - Espos.id Solopos - Selasa, 24 September 2024 - 19:47 WIB
ESPOS.ID - Tampak depan Pasar Joglo yang baru yang terletak di Jl. Gunung Slamet, Kadipiro, Banjarsari, Solo, Selasa (24/9/2024) pagi. (Espos.id/Candra Septian Bantara)
Esposin, SOLO -- Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mewanti-wanti para pedagang Pasar Joglo yang telah menempati bangunan baru agar tidak menjual surat hak penempatan (SHP) kepada pihak lain.
Pemkot Solo melalui Dinas Perdagangan akan melakukan kontrol selama enam bulan untuk memastikan tidak adanya pemindahtanganan SHP.
Hal tersebut disampaikan Teguh seusai meresmikan bangunan baru Pasar Joglo yang terletak di Jl Gunung Slamet, Kadipiro, Banjarsari, Solo, Selasa (24/9/2024) pagi. “SHP ini akan kami kontrol. Enam bulan seperti apa mereka [para pedagang],” kata dia saat diwawancarai wartawan.
Teguh mencontohkan kejadian peralihan SHP di sejumlah pasar di tengah kota. Bahkan pada sektor perumahan, pemindahtanganan sertifikat tanah juga marak terjadi.
Seperti di HP 1001 Mojo, Semanggi, warga telah memperoleh lahan dan rumah secara cuma-cuma dari pemerintah namun justru diperjualbelikan oleh sejumlah oknum warga.
“Ya jadi kalau kita melihat pasar-pasar di tengah kota itu ada beberapa kasus peralihan SHP. Di perumahan kemarin di Mojo, Semanggi, ada sekian belas rumah yang harusnya sertifikatnya kami serahkan tapi tidak diserahkan [karena ada indikasi akan dijual],” jelas dia.
Ditanya soal sanksi bagi pedagang yang melakukan praktik jual-beli SHP, Teguh memastikan akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan SHP. “Oh iya, kalau dia [pedagang] tidak tertib ya dicabut [SHP-nya],” tegas dia.
Sementara itu, salah satu pedagang Pasar Joglo, Suharni, 57, mendukung kebijakan Pemkot melalui Dinas Perdagangan (Disdag) untuk mencabut SHP pedagang yang diperjualbelikan.
Menurutnya, dengan kebijakan tersebut ketertiban pasar lebih terjaga. “Ya, kebijakan bagus, soalnya biar pasarnya tetap tertib,” kata dia.