by Wahyu Prakoso - Espos.id Solopos - Kamis, 12 September 2024 - 14:44 WIB
ESPOS.ID - Wali Kota Solo Teguh Prakosa menghimpun aspirasi dan berdialog dengan masyarakat pada acara Sambang Warga Ke-11 di Taman Cerdas Bung Soekarno Hatta, Kelurahan/Kecamatan Jebres, Solo, Rabu (11/9/2024). (Istimewa/Dokumentasi Pemkot Solo)
Esposin SOLO -- Wali Kota Solo Teguh Prakosa akan menaikkan insentif untuk pengurus RT, RW, dan anggaran operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tahun depan.
Hal tersebut mengemuka pada acara Sambang Warga ke-11 di Taman Cerdas Bung Soekarno Hatta, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Solo, Rabu (11/9/2024) malam. Sambang Warga merupakan kegiatan Wali Kota Solo mendengarkan aspirasi warga secara langsung.
Teguh Prakosa menggelar Sambang Warga sejak Agustus 2024. Berbeda dengan forum lain atau layanan aduan lainnya, melalui Sambang Warga, warga bisa menyampaikan aspirasi atau permasalahan dan mendapatkan solusi dari Wali Kota Solo secara langsung.
Sambang Warga pada Rabu malam itu dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus lembaga di Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Jebres. Teguh mengajak kepala organisasi perangkat daerah, direktur BUMD, camat, lurah, termasuk Sekda Solo Budi Murtono.
Sambang Warga pada Rabu malam itu dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus lembaga di Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Jebres. Teguh mengajak kepala organisasi perangkat daerah, direktur BUMD, camat, lurah, termasuk Sekda Solo Budi Murtono.
Ketua RW 019 Mojosongo, Rofik, menjelaskan pengurus RW maupun kader Posyandu siap membantu pemerintah menjalankan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, alokasi anggaran untuk program RW dan posyandu dari pemerintah selama ini kurang.
“Sebagai contoh RW kami menjadi percontohan Posyandu Coe [pelayanan pemeriksaan integrasi bagi remaja, calon pengantin, ibu hamil, Pasangan Usia Subur, dan warga lansia]. Di Mojosongo ada dua Posyandu Coe, tapi sampai September ini bantuan dana operasional, termasuk janji untuk para kader untuk dapat dana membiayai transportasi belum ada,” jelas dia.
Dia menjelaskan untuk menarik warga agar mengakses layanan Posyandu, para kader Posyandu menyediakan makanan ringan. Dia memohon ada uang operasional untuk membantu tugas para kader menjalankan program pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Teguh Prakosa menyatakan akan menaikkan alokasi untuk kegiatan Posyandu, termasuk untuk beban operasional maupun biaya transportasi setiap kader. Teguh juga mengatakan akan menaikkan anggaran insentif pengurus RT dan RW.
“Tahun ini belum naik. Alokasi sudah ditetapkan untuk RT masih Rp2 juta/tahun dan RW Rp1,5 juta/tahun. [Nanti] 2025 naik,” ungkap Teguh.
Sekda Solo Budi Murtono menjelaskan selain insentif pengurus RT dan RW, Pemkot Solo mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKK, yakni Rp500.000/tahun untuk PKK tingkat RT dan Rp600.000 untuk PKK tingkat RW. Pemkot Solo sedang mengalkulasi apakah alokasi anggaran untuk PKK bisa meningkat dua kali lipat.
“Angkanya kami hitung lagi, Pak Wali minta dinaikkan, insyallaah tahun depan naik. Ini sedang proses pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” papar dia.