by Wahyu Prakoso - Espos.id Solopos - Jumat, 31 Mei 2024 - 11:09 WIB
ESPOS.ID - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana pada Rembuk Pembangunan Jawa Tengah 2024 di Taman Balekambang, Solo, Kamis (30/5/2024). (Istimewa/Dokumentasi Pemkot Solo)
Esposin, SOLO-Pengentasan penduduk miskin menjadi PR besar bagi Pemprov Jateng karena angkanya tergolong paling tinggi se-Pulau Jawa. Pemprov Jateng telah menetapkan 10 prioritas pembangunan 2025.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana menjelaskan persentase kemiskinan Jateng tergolong tertinggi di Pulau Jawa yakni 10,77 persen atau 3.791.500 orang per Maret 2023.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, jumlah penduduk miskin Jawa Barat 3.888.600 atau 7,62 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur 4.188.810 orang atau 10,35 persen.
“Ini menjadi PR kami semua kemiskinan tergolong paling tinggi di Jawa. Forum koordinasi pimpinan daerah memiliki jabatan yang tidak dimiliki banyak orang. Jabatan amanah untuk mensejahterakan masyarakat dengan menurunkan kemiskinan, penanganan stunting, dan mengurangi pengangguran,” jelas Nana saat Rembuk Pembangunan Jawa Tengah 2024 di Taman Balekambang, Solo, Kamis (30/5/2024).
Menurut dia, UMP/UMK di Jateng sekitar Rp2 jutaan. Sedangkan UMK di Jabodetabek mencapai Rp4 jutaan sampai Rp5 jutaan. Nilai UMP Jateng menjadi menarik bagi investor.
“Alhamdulilah banyak yang masuk. Ada keamanan, berkat dukungan TNI/Polri jadi kondusif. Kami kelola masuk ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Kabupaten Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal,” ungkap dia.
Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Jateng, dia berharap pemerintah daerah memaksimalkan segala potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jawa Tengah jangan sampai di bawah bayang-bayang Jawa Timur.
Berikut 10 program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah:
1. Menjaga stabilitas politik, ekonomi (inflasi), sosial budaya, keamanan, dan ketertiban. 2. Penuntasan pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. 3. Pemantapan ketahanan pangan, energi, dan air. 4. Perkuatan pengembangan SDM, sains, teknologi, dan pendidikan (vokasi). 5. Peningkatan kualitas layanan dan promosi kesehatan masyarakat. 6. Pengembangan investasi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan daya saing UMKM. 7. Pengembangan ekonomi sirkuler dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. 8. Penanganan dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana (kekeringan, polusi, karhutla, banjir, rob, dan tanah longsor). 9. Meningkatkan pengawasan internal ASN, meningkatkan layanan publik, dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). 10. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Pilkada serentak.
Sumber: Pemprov Jateng