by Nimatul Faizah - Espos.id Solopos - Kamis, 22 Agustus 2024 - 17:39 WIB
ESPOS.ID - Para pengurus parpol nonparlemen berfoto bersama seusai membentuk Koalisi Partai Nonparlemen Boyolali di Kantor DPD PAN Boyolali, Kamis (22/8/2024). (Solopos/Ni’matul Faizah)
Esposin, BOYOLALI -- Seluruh partai politik (parpol) nonparlemen di Boyolali menggelar pertemuan di Kantor DPD PAN Boyolali pada Kamis (22/8/2024) dan menyepakati membentuk koalisi untuk Pilkada 2024.
Langkah itu diambil setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat bagi parpol/gabungan parpol untuk mengusung pasangan calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup) pada Pilkada 2024. Putusan MK itu meniscayakan parpol nonparlemen bisa mengusung pasangan calon kepala daerah asalkan memenuhi syarat.
Untuk Boyolali, dengan jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara 500.000 sampai 1 juta jiwa, syaratnya yakni mengantongi perolehan suara minimal 7,5% dari total suara sah Pemilu 2024.
Ketua DPD PAN Boyolali, Suhedi, didapuk menjadi ketua koalisi parpol nonparlemen tersebut. “Semua partai politik nonparlemen hadir. Pada sore ini kami partai nonparlemen sepakat membentuk koalisi,” jelas Suhedi saat ditemui Esposin di kantornya, Kamis sore.
Ketua DPD PAN Boyolali, Suhedi, didapuk menjadi ketua koalisi parpol nonparlemen tersebut. “Semua partai politik nonparlemen hadir. Pada sore ini kami partai nonparlemen sepakat membentuk koalisi,” jelas Suhedi saat ditemui Esposin di kantornya, Kamis sore.
Hedi mengatakan jika melihat peta politik di Boyolali sejak 2010 sampai 2024, ada dominasi kekuasaan oleh salah satu parpol. Karena ada dominasi kekuasaan, lanjut Hedi, maka proses demokrasi di Boyolali dinilai mati.
Sehingga pertemuan sore itu mencapai kesepakatan yaitu partai-partai nonparlemen ingin menyelematkan demokrasi di Boyolali. Tujuannya agar semua partai politik bisa berkompetisi dengan baik dan demokrasi di Boyolali bisa hidup.
“Kami mau mengambil sikap seperti apa, kami cukup memberi efek ke Pilkada ini. Artinya bahwa kesepakatan hari ini, kami mencari format mana partai dan calon yang bisa membawa perubahan, yang bisa menjamin Boyolali yang demokrasinya hidup, tidak ada intimidasi, tidak ada penggerakan ASN, kades perangkat desa semua netral. Kami akan mengusung calon yang seperti itu,” kata dia.
Ia menyebut belum ada nama yang didukung karena masih dalam pembahasan di antara partai nonparlemen. Sementara itu, penasihat Koalisi Partai Nonparlemen Boyolali, Sujadi, mengungkapkan sedang mengkaji dan meneliti segala sesuatu, termasuk mana yang pantas didukung dan didorong pada Pilkada Boyolali 2024.
“Kami ingin Boyolali yang dinamis tapi indah. Ibarat taman ada bunga-bunga yang berwarna-warni. Kalau warnanya satu bukan taman lagi. Sehingga semua warga Boyolali, terutama yang diwadahi partai politik ada kontribusi untuk membangun Boyolali lebih bagus dan maju,” kata dia.
Ia ingin saat membangun Boyolali tidak ada keberpihakan terhadap satu kelompok atau golongan. Sujadi ingin situasi politik demokratis hidup dan bergairah. Ketika situasi politik Boyolali adil, masyarakat bisa memilih secara selektif dan yang terbaik.
Sujadi mengaku walau suara partai nonparlemen masih kecil, koalisi partai nonparlemen bakal ambil bagian mewarnai perpolitikan di Boyolali.
“Kalau model politik yang intimidatif dan sebagainya itu tidak fair. Masyarakat kan jadi milih karena keterpaksaan dan ketakutan. Itu jangan sampai terjadi ke depannya,” kata dia.