by Dian Dewi Purnamasari Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Rabu, 2 Mei 2012 - 18:05 WIB
ESPOS.ID - Sumanto (JIBI/SOLOPOS/dok)
Keputusan rapat yang diadakan, Rabu (2/5/2012) tersebut menetapkan Komisi I, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan perwakilan guru honorer akan mendatangi kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengecek data yang diverifikasi BKN. Rombongan itu dijadwalkan berangkat ke Jakarta, Selasa (8/5/2012) pekan depan.
Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto mengatakan anggota dewan akan tetap memperjuangkan kejelasan status 46 guru honorer kategori I dan 333 guru kategori II itu. “Pendataan dari BKD kan langsung diserahkan ke BKN. Jadi kami akan mempertanyakan ada kesalahan atau kekurangan apa dalam pendataan sehingga tidak semua guru honorer bisa diangkat menjadi PNS,” jelasnya saat dihubungi Esposin. Ia juga mengatakan anggota legislatif hanya bisa mendesak legislatif untuk membuat kebijakan yang bisa mengakomodasi kepentingan guru honorer yang sudah lama mengabdi.
Terpisah Ketua Komisi I, Mulyono berharap semua guru honorer di Karanganyar bisa diangkat menjadi PNS. Pasalnya mereka sudah mengabdi lama di Karanganyar. Jika pendataan di BKN itu sudah mentok, ia berharap Bupati Karanganyar bisa memberikan gaji guru honorer sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). “Ini masih wacana, kami juga melihat kemampuan APBD Karanganyar. Anggota dewan hanya mengupayakan agar semua pihak tidak merasa dirugikan,” terang dia.
Beberapa guru honorer yang masuk dalam data base 2005 yang enggan disebutkan namanya mengaku menerima gaji sebesar Rp200.000/bulan. Gaji pokok yang ditambah dengan insentif guru honorer itu jika dijumlahkan tidak lebih dari Rp350.000. “Kami itu guru tapi kok gajinya lebih kecil dari pada buruh pabrik. Hal inilah yang membuat kami getol memperjuangkan kejelasan nasib status kami,” jelas mereka kompak.
Mulyono yang merupakan anggota Fraksi Gerakan Nurani Bangsa (FGNB) itu juga mengatakan akan mengecek proses klarifikasi data di BKN. “Apakah kegagalan mereka itu karena berkas yang belum sempurna atau ada kekurangan datakan lebih jelas kalau semuanya dikroscek langsung ke BKN,” jelas dia. Sebelumnya, BKD Karanganyar telah mendatangi BKN untuk menanyakan hasil verifikasi data guru honorer itu.
