by Jibi Solopos Moh Khodiq Duhri - Espos.id Solopos - Sabtu, 11 Agustus 2012 - 08:39 WIB
ESPOS.ID - Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK), Abdul Muslih (JIBI/SOLOPOS/Istimewa)
KLATEN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengalokasikan plafon anggaran senilai Rp2,18 miliar untuk program penataan dan pengelolaan rumah dinas (rumdin) bupati dan wakil bupati (wabup).
Koordinator Aliansi Rakyat Antikorupsi Klaten (ARAKK), Abdul Muslih, menilai penetapan plafon anggaran untuk penataan rumdin bupati dan wakilnya itu sangat tidak realistis. Dia menganggap penataan dua rumdin itu sebagai sebuah pemborosan anggaran.
Menurut Muslih, Pemkab Klaten seolah buta dengan masih banyaknya warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ribuan keluarga di Klaten masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Dana senilai Rp2,18 miliar itu, kata Muslih, bisa digunakan untuk merehabilitasi 311 RTLH di Klaten dengan asumsi masing-masing keluarga mendapat stimulan dana Rp7 juta.
“Di sini ada gelagat penyalahgunaan wewenang dari pimpinan daerah untuk menetapkan anggaran sesuka hati,” ujar Muslih, Jumat (10/8/2012).
Berdasarkan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran APBD 2012 yang dicermati Esposin, Jumat (10/8), plafon anggaran senilai Rp2,18 miliar itu terdiri atas program penataan musala seluas 100 meter persegi dan lingkungan rumdin bupati senilai Rp800 juta.
Kemudian, pembangunan musala seluas 25 meter persegi di rumdin wabup senilai Rp80 juta, rehabilitasi aula rumdin wabup seluas 450 meter persegi senilai Rp700 juta, penataan lingkungan rumdin wabup senilai Rp100 juta dan rehabilitasi pagar sepanjang 100 meter persegi dengan tinggi 2,5 meter dan garasi rumdin bupati senilai Rp500 juta.
Muslih menilai rehabilitasi aula rumdin wabup tidak efisien karena selama dua tahun rumdin itu dibiarkan kosong. Wakil Bupati, Sri Hartini, lebih memilih tinggal di kediamannya di wilayah Wonosari. Pengalokasian plafon anggaran untuk pembangunan pagar di rumdin bupati, kata Muslih, sangat tidak realistis.
“Saya heran, pagar itu nanti terbuat dari apa jika dibangun dengan dana sebesar itu. Apa mungkin mungkin dilapisi emas, saya juga tidak tahu,” papar Muslih.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Klaten, Sunarto, mengatakan plafon anggaran itu sudah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan dalam public hearing yang digelar Rabu (8/8). Sedianya, kata Sunarto, masyarakat bisa memanfaatkan public hearing untuk menyampaikan keberatannya. Namun begitu, pihaknya masih memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat menyampaikan keberatannya hingga Senin (13/8) mendatang.
“Penetapan APBD Perubahan rencananya digelar Selasa (14/8). Pembahasan masih berlangsung hingga Senin, jadi kami minta masyarakat menyampaikan keberatannya pada Senin nanti,” kata politisi dari Partai Golkar ini.
