by Muhammad Diky Praditia - Espos.id Solopos - Senin, 13 Maret 2023 - 21:57 WIB
ESPOS.ID - Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengecek produk pemberian makanan tambahan dari kader-kader posyandu asal Kecamatan Bulukerto di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (13/3/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)
Esposin, WONOGIRI -- Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, dibuat heran dengan perbedaan data kasus stunting antara data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan dengan data pada aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau EPPGBM dari instansi yang sama.
Dia menyebut ada perbedaan antara dua data tersebut. Berdasarkan data EPPGBM, kasus stunting atau tengkes di Kota Sukses tercatat sekitar 10%. Sedangkan menurut data SSGI, kasus stunting di Wonogiri mencapai 18%.
Selisih 8% data kasus tengkes itu menjadi pertanyaan bagi Bupati yang akrab disapa Jekek tersebut. Hal itu ia ungkapkan dalam kegiatan Rembuk Stunting dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (12/3/2023).
"Ini indikatornya apa, metodologinya bagaimana? Kalau memang ada margin error selisihnya masa sampai 8%," kata Jekek saat diwawancarai wartawan lebih lanjut seusai acara.
"Ini indikatornya apa, metodologinya bagaimana? Kalau memang ada margin error selisihnya masa sampai 8%," kata Jekek saat diwawancarai wartawan lebih lanjut seusai acara.
Jekek menilai perbedaan data ini bisa menghambat upaya penanganan stunting di Wonogiri jika tidak segera ada kejelasan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menjadi bingung data mana yang seharusnya dipakai menjadi acuan.
Perbedaan data itu juga bakal mengganggu kerja-kerja penanganan stunting semua pihak di lapangan. Mereka menjadi tidak optimistis karena sudah merasa bekerja sesuai panduan dan instrumen tetapi alat ukur keberhasilan kerjanya tidak jelas.
Dengan mengetahui hal tersebut kasus stunting bisa dicegah karena sejak masa kehamilan, ibu dan calon bayi terus dipantau serta diintervensi agar mengonsumsi makanan bergizi.
"Hasil kami [CMK] lebih riil. Kami monitor dari status bumil, yang risiko tinggi berapa, setelah melahirkan anak yang normal berapa persen, yang masuk kualifikasi kurang gizi atau stunting berapa persen. Itu terdata dengan baik, real time," jelas Jekek.
Berdasarkan CMK, data kasus tengkes atau stunting di Wonogiri tercatat sebanyak 8% atau 1.600 anak. Jekek yakin bisa mencapai zero stunting pada 2024. Integrasi anggaran dan kolaborasi semua pihak terkait menjadi fokus dalam mewujudkan hal tersebut.
Anggaran penanganan stunting pada 2023 ini sebanyak Rp16 miliar dengan perincian Rp9 miliar untuk pengadaan antropometri atau alat ukur tubuh anak dan Rp7 miliar untuk pemberian makanan tambahan (PMT).
Kepala Puskesmas Girimarto, Wonogiri, dr Bambang Sri Budhi Raharjo, menyampaikan selama ini penanganan stunting di Kecamatan Girimarto berkolaborasi dengan semua pihak terkait mulai dari puskesmas, desa, hingga kader-kader posyandu.
"Data stunting di Girimarto, Wonogiri, itu diambil dari penimbangan. Kami intensifkan di penimbangan. Misalnya begini, kalau di satu desa ada 150 anak, maka 150 itu harus ada semua," kata Budhi saat dihubungi Esposin, Senin malam.
Hanya, kadang ada anak yang ikut merantau orang tua atau memang tidak datang pada saat jadwal penimbangan. Kendati begitu, kader atau petugas berusaha agar anak-anak itu tetap terpantau perkembangannya.
Mereka yang ikut merantau dipantau jarak jauh guna memastikan anak tersebut ditimbang secara berkala. Begitu juga anak yang tidak datang ke posyandu maka akan didatangi langsung ke rumah dengan membawa antropometri.
Kasus stunting di Girimarto per Februari 2023 tercatat ada 34 anak. Menjadi salah satu kecamatan terbaik penanganan stunting di Wonogiri. "Kami ada 110 posyandu dengan kader sekitar 500 orang," ucap dia.
Sementara itu, dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Wonogiri untuk penguatan penurunan kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting mencapai Rp21,15 miliar.