by Jibi Solopos Tri Rahayu - Espos.id Solopos - Jumat, 22 Juni 2012 - 16:23 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Farid Syafrodhi)
SRAGEN—Sebanyak 170 siswa miskin dari 11 sekolah meminta rekomendasi ke Unit Pelaksana Teknis Penanggilangan Kemiskinan (UPT PK) Sragen untuk meminta keringanan biaya sekolah. Seratusan siswa miskin itu merupakan data pengajuan yang tercatat di UPT PK Sragen per 14 Juni 2012.
Kepala UPT PK Sragen, Suyadi, saat dijumpai Esposin, Jumat (22/6/2012), mengungkapkan jumlah siswa miskin yang mengajukan keringanan biaya sekolah sampai bebas biaya sekolah terus bertambah. Apalagi Dinas Pendidikan (Disdik) Sragen mulai membuka pendaftaran peserta didik baru (PSB) secara online dan serentak per Kamis (28/6) mendatang.
“Siswa miskin yang mengajukan rekomendasi ke UPT PK tidak hanya 170 orang. Data itu terus bertambah hingga usai penerimaan siswa baru. Seratusan siswa itu berasal dari 11 sekolah, seperti SMPN 5 Sragen, SMKN 2 Sragen, SMAN 1 Sragen, SMAN 2 Sragen dan seterusnya,” ujar Suyadi.
Para siswa miskin yang sudah masuk dalam database kemiskinan, terang dia, otomatis akan mendapatkan kartu saraswati (sarase warga Sukowati-red). Kartu tersebut, terang dia, digunakan untuk jaminan perlindungan sosial, seperti keringanan biaya kesehatan di tingkat puskesmas, RSUD di Sragen sampai rujukan ke RSUD di luar Sragen.
Jumlah penerima kartu saraswati per 14 Juni lalu, lanjut dia, mencapai 193 orang warga miskin (gakin) yang menyebar di 20 kecamatan. Kartu saraswati ini mulai diterbitkan sejak UPT PK di-launching pada 27 Mei lalu. Selain memberikan kartu saraswati, sambung dia, UPT PK juga sudah menerbitkan ratusan surat rekomendasi, seperti rekomendasi keringanan biaya sekolah, biaya rawat inap pada PPK tingkat II sebanyak 380 orang, rekomendasi rujukan PPK tingkat III sebanyak 82 orang, rekomendasi rujukan PPK tingkat II sebanyak 171 orang dan seterusnya.
“Kami sempat kesulitan memberi pemahaman kepada gakin tentang kartu saraswati. Agar pemahaman sampai kepada masyarakat tingkat desa, kami terus melakukan sosialisasi mulai tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa,” pungkasnya.
