by Muhammad Diky Praditia - Espos.id Solopos - Rabu, 10 Juli 2024 - 17:55 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi pelajar SMP. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
Esposin, WONOGIRI -- Sejumlah sekolah di Kabupaten Wonogiri masih kekurangan pendaftar pada masa penerimaan peserta didik baru atau PPDB SD-SMP tahun ajaran 2024/2025 yang dibuka pada 11-14 Juni lalu.
Jumlah pendaftar beberapa SD dan SMP negeri lebih sedikit dibandingkan ketersediaan kuota peserta didik baru. Kekurangan jumlah pendaftar ini dianggap lumrah karena populasi anak usia masuk sekolah di sekitar SD-SMP tersebut sedikit.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri, Sriyanto, menerangkan berdasarkan data hingga Juli ini, secara akumulatif jumlah peserta didik baru yang diterima di SD negeri dan swasta sebanyak 10.073 anak. Dari jumlah itu, sebanyak 1.037 anak mendaftar di SD swasta.
Jumlah peserta didik baru SMP negeri dan swasta sebanyak 11.361 anak, di mana 1.068 anak di antaranya mendaftar di SMP swasta. Data tersebut belum final karena masih ada beberapa sekolah yang belum melaporkan rekapitulasi hasil PPDB. Sistem PPDB SD negeri menggunakan zonasi murni.
Jumlah peserta didik baru SMP negeri dan swasta sebanyak 11.361 anak, di mana 1.068 anak di antaranya mendaftar di SMP swasta. Data tersebut belum final karena masih ada beberapa sekolah yang belum melaporkan rekapitulasi hasil PPDB. Sistem PPDB SD negeri menggunakan zonasi murni.
Calon peserta didik yang dekat sekolah dan usia mereka sudah memenuhi syarat diprioritaskan untuk diterima. Sementara sistem PPDB SMP negeri dibuka melalui tiga jalur meliputi zonasi kombinasi prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua dengan kuota secara berurutan 80%, 15%, dan 5% dari daya tampung.
Meski tak secara detail, Sriyanto menyebut jumlah pendaftar sejumlah SD dan SMP negeri di wilayah pinggiran Kabupaten Wonogiri tidak memenuhi kuota yang tersedia. Menurutnya, hal itu terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya masih ada orang tua yang memilih mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah negeri tertentu yang dianggap favorit walaupun lokasinya jauh dari rumah.
Hal ini justru menjadi tantangan sekolah dan Disdik untuk mengubah persepsi masyarakat terkait hal itu. Di sisi lain, ada sebagian anak yang mendaftar di sekolah swasta karena alasan tertentu.
“Ada selisih lebih dari 1.000 anak. Ini artinya dalam jarak enam tahun, ada penurunan populasi anak sebanyak itu. Ada tren penurunan jumlah anak. Maka wajar sekolah-sekolah negeri ini semakin tahun pendaftarnya semakin berkurang,” kata Sriyanto saat ditemui Esposin di kantornya, Rabu (10/7/2024).
Pantauan Esposin di laman wonogiri.ppdb-smart.net, salah satu sekolah yang jumlah pendaftarnya lebih sedikit dibandingkan kuota yang tersedianya yakni SMPN 3 Kismantoro. Sekolah itu menyediakan 96 kursi bagi peserta didik baru. Tetapi yang mendaftar hanya 74 anak. Kemudian SMPN 3 Girimarto, dari 64 kursi peserta didik baru yang disiapkan, hanya ada tujuh pendaftar.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Wonogiri, Gino, menambahkan kebanyakan sekolah-sekolah di pinggiran kurang pendaftar karena populasi anak usia masuk sekolah memang sedikit. Sekolah tidak bisa hanya menyediakan kuota peserta didik sesuai dengan populasi yang ada. Penentuan kuota sudah disesuaikan dengan jumlah kelas atau rombel.
Jumlah murid di setiap rombel sudah ditentukan yakni 28 anak untuk SD dan 32 anak untuk SMP. “Jadi tidak bisa semisal populasi anak usia masuk SMP di wilayah tertentu 10 orang, kemudian sekolah di wilayah itu menyediakan 10 kuota saja. Nanti kalau ternyata ada pendatang yang masuk ke situ bagaimana?” ujarnya.
Gino menyadari banyak SD dan SMP yang selama beberapa tahun terakhir hanya memiliki sedikit siswa. Disdikbud Wonogiri sudah pernah mengkaji untuk regrouping beberapa sekolah, khususnya SD, yang kekurangan siswa itu pada 2023. Akan tetapi, kebijakan regrouping itu belum bisa diambil Pemkab Wonogiri dan DPRD Wonogiri.
”Sebab ada kekhawatiran kalau di-regroup, malah nanti menjauhkan anak di wilayah-wilayah pelosok dari akses ke sekolah. Nanti malah membuat mereka putus sekolah. Padahal tugas kami melayani agar semua anak sekolah. Itu hak mereka,” jelasnya.