by Magdalena Naviriana Putri - Espos.id Solopos - Jumat, 4 November 2022 - 19:12 WIB
ESPOS.ID - Ketua Panitia Penerima Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah, Sofyan Anif (kanan), Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti (tengah), Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rochimah (kiri) dalam jumpa pers di Edutorium UMS, Kartasura, Sukoharjo, Jumat (4/11/2022). (Solopos.com/Magdalena Naviriana Putri).
Esposin, SUKOHARJO -- Isu-isu strategis soal keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal akan dibahas dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah yang diikuti para peserta Muktamar pada November ini.
Pembahasan itu dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama akan dilakukan secara daring pada Sabtu (5/11/2022), sementara tahap kedua akan dilakukan secara luring pada 19-20 November 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan agenda utama dalam muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah daring adalah mendengarkan tanggapan peserta atas materi yang telah disiapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Materi tersebut telah dibagikan dalam bentuk soft file dan cetak kepada para peserta, mengingat muktamar online akan dilakukan di sejumlah 208 lokasi dari 34 provinsi.
Materi tersebut telah dibagikan dalam bentuk soft file dan cetak kepada para peserta, mengingat muktamar online akan dilakukan di sejumlah 208 lokasi dari 34 provinsi.
"Kami sampaikan materi muktamar terdiri atas laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2015-2022. [Selain itu] program Muhammadiyah 2022-2027, risalah Islam bekemajuan dan yang ke-4, isu-isu strategis, keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal semuanya sudah kami kirim pada peserta muktamar baik melalui email atau dikirim dalam bentuk cetak," terang Abdul Mu'ti saat konferensi pers secara luring di Edutorium UMS, Jumat (4/11/2022).
Baca juga: Sebagian Peserta Muktamar Muhammadiyah akan Menginap di Masjid Colomadu
Mengingat, menurutnya ada gejala paham agama tertentu begitu dominan dan seakan-akan menjadi bagian dari paham agama sehingga seolah menjadi rezim.
Berikutnya Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam pembahasan lain akan mengangkat isu pembangunan kesalehan digital, kemudian yang ketiga memperkuat kesatuan umat, dan yang keempat reformasi tata kelola filantropi Islam.
Lebih lanjut, berkaitan dengan isu kebangsaan, beberapa tema seperti reformasi sistem pemilu hingga evaluasi atas kebijakan deradikalisasi menjadi salah satu isu yang akan diangkat.
Sementara untuk isu kemanusiaan universal akan membahas tata dunia yang damai dan berkeadilan serta regulasi dampak perubahan iklim.
Baca juga: PHRI: Peserta Muktamar Muhammadiyah Bisa Pesan Kamar Hotel di Boyolali Kota
Agenda Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah juga akan membahas tentang isu memperkuat ketahanan keluarga, reformasi sistem pemilu, suksesi kepemimpinan 2024, hingga evaluasi atas kebijakan deradikalisasi.
Isu-isu tersebut berkaitan dengan kebangsaan, tak hanya itu mereka juga akan mengangkat isu tentang memperkuat keadilan hukum, penataan ruang publik yang inklusif dan adil, serta regulasi sistem resiliensi bencana.
"Isu kemanusiaan universal kami akan membahas empat isu, pertama adalah membangun tata dunia yang damai dan berkeadilan, kemudian regulasi dampak perubahan iklim, mengatasi kesenjangan antarnegara, dan menguatnya senofobia," beber Mu'ti.
Dia mengatakan materi-materi tersebut merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah dalam memajukan Indonesia. Selain itu Hal itu dimaksudkan untuk membuat Muhammadiyah lebih berperan aktif dalam kehidupan kebangsaan.
Baca juga: Ramaikan Muktamar, Muhammadiyah akan Gelar Pameran Akbar di De Tjolomadoe
"Muhammdiyah ingin hadir lebih aktif, berperan lebih konstruktif dalam kehidupan kebangsaan dan berperan dalam kehidupan internasional terutama dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan perdamaian dan kemanusiaan serta pendidikan," terang Mu'ti.
Mu'ti menyebut penyelenggaraan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyahsecara daring dan luring baru pertama kali dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Tentu pertimbangan yang paling pokok adalah karena Indonesia masih dalam suasana pandemi Covid-19.