by Nimatul Faizah - Espos.id Solopos - Kamis, 26 September 2024 - 21:07 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi uang rupiah.
Esposin, BOYOLALI – Bantuan keuangan desa (bankeudes) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten dinilai rawan digunakan untuk kepentingan pasangan calon (paslon) kontestan pilkada. Karena itu pencairan bankeudes perlu ditunda selama berlangsungnya proses Pilkada 2024.
Hal ini disampaikan pengamat politik di Boyolali, Alif Basuki, dalam keterangan tertulis kepada espos.id, Kamis (26/9/2024). “Kondisi ini biasanya dilakukan oleh kepala daerah yang mendukung salah satu calon dengan cara bantuan keuangan dari APBD kabupaten tersebut dititipkan ke salah satu perangkat daerah pengampu yaitu dinas atau badan di pemerintah daerah,” ujar mantan Direktur LSM Pattiro atau Pusat Telaah Informasi Regional tersebut.
Ia mengungkap menjelang Pilkada 2024, Pemkab Boyolali menggelontorkan bantuan keuangan untuk desa yang bakal dibagikan lewat Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali. Menurutnya, pemberian bantuan yang digelontorkan pada saat momentum Pilkada saat ini riskan dibelokkan menjadi isu pemberian untuk kepentingan dukungan salah satu calon yang didukung kepala daerah yang berkuasa.
“Untuk itu demi menjaga netralitas birokrasi, ASN, dan Bupati Boyolali, bahwa bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Boyolali untuk pencairannya seharusnya ditunda dulu sampai pelaksanaan Pilkada selesai,” sarannya. Ia menyarankan hal tersebut demi menjauhkan isu penggunaan APBD terselubung dalam bungkus bantuan keuangan desa untuk mendukung salah satu paslon.
Alif juga menyarankan kepada para kades untuk berani menyuarakan dan menyampaikan pendapatnya kepada BKD Boyolali terkait penundaan pencairan Bankeudes dari APBD kabupaten. “Jadi perlu digarisbawahi, bukan menolak bantuannya akan tetapi meminta menunda pencairannya setelah pilkada agar tidak ada isu digunakan untuk kepentingan politik pemenangan salah satu paslon,” kata dia.
Sementara itu, Kepala BKD Boyolali, Purwanto, membantah bantuan keuangan untuk desa dari Pemkab Boyolali bermuatan politis atau mendukung salah satu paslon. Ia meminta tidak ada kekhawatiran akan bankeudes. Menurutnya, yang terpenting dana disalurkan tepat sasaran dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Ia mengatakan bantuan keuangan desa dari Pemkab telah ada sejak dulu dan tidak ada aturan penundaan.
Purwanto menyampaikan total bantuan keuangan desa dari APBD kabupaten senilai Rp22 miliar. Masing-masing desa memiliki nominal berbeda tergantung proposal yang diajukan. “Bantuan ini murni ke desa. Kalau dulu ada dana aspirasi, hampir sama dengan itu. Besok baru mau dikumpulkan [kades untuk sosialisasi] tentang prosedur dan sebagainya,” kata dia.