by Magdalena Naviriana Putri - Espos.id Solopos - Kamis, 15 September 2022 - 17:31 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi Peti Kemas Barang Impor. (Istimewa)
Esposin, SUKOHARJO — Industri kecil menengah (IKM) saat ini berperang dengan tantangan besar yang harus dihadapi dunia usaha bersama pemerintah, terutama pada klim investasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT).
Hal itu seperti disampaikan Ketua Komite IKM API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), Dudi Gumilar dalam kegiatan lepas ekspor oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan di kantor pusat PT Sri Rejeki Isman (PT Sritex) di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (15/9/2022).
“Tantangan pertama tentang masalah krisis energi dan inflasi. Kebijakan pengurangan subsidi [bahan bakar minyak] BBM dan krisis energi global akan menaikkan biaya produksi dan transportasi pengiriman produk TPT," kata Dudi.
"Selain itu adanya pelemahan daya beli masyarakat dan potensi kenaikan [upah minimum kota/kabupaten] UMK 2023 sangat besar,” terangnya.
"Selain itu adanya pelemahan daya beli masyarakat dan potensi kenaikan [upah minimum kota/kabupaten] UMK 2023 sangat besar,” terangnya.
Dudi mengatakan tantangan kedua berupa perlindungan produk dalam negeri. Menurutnya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja di sektor TPT sangat diperlukan.
Baca juga: Joe Biden Menangi Pilpres AS Jadi Angin Segar Ekspor Tekstil Soloraya, Kok Bisa?
Lebih lanjut, tantangan ketiga adalah adanya rancangan perjanjian Indonesia dengan Bangladesh yang dikenal dengan Penerimaan Tamu Ambalan (PTA) RI Bangladesh.
Menurutnya PTA akan menjadi kekawatiran industri tekstil. Mengingat rancangan perjanjian itu seperti menggelar karpet merah untuk masuknya produk tekstil Bangladesh berhadapan langsung dengan TPT Indonesia.
“Predatory pricing akan terjadi dan membuat industri kecil menengah kita akan mengalami kebangkrutan,” ujarnya.
Sementara itu tantangan keempat adalah masalah peningkatan substitusi import dan penggunaan produk dalam negeri.
Baca juga: PELEMAHAN RUPIAH : Ekspor TPT Turun 12%, Sejumlah Perusahaan Rumahkan Karyawan
Menurutnya, Presiden RI dengan tegas telah memberikan rambu-rambu strategis, memperkuat serapan produksi menjadikan industri TPT sebagai prioritas nasional.
“Namun saat ini terjadi banyak importasi produk TPT oleh importir nonprodusen dan diperdagangkan melalui distribusi konvensional dan e-commerce,” kata dia.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto, menilai pelaku usaha harus mempunyai jaminan equal treatment untuk IKM, UKM, maupun industri besar.
“Jadi jangan sampai jomplang apa yang dibutuhkan negara tidak cocok dengan kebutuhan mereka, itu yang mendistrupsi IKM. Ini yang kami takutkan. Jangan sampai IKM nanti tidak ada kerjaan. Karena digebyur impor yang harganya predator," kata Iwan.
"[Produk impor] Bangladesh lebih murah karena UMR-nya saja hanya US$ 50,” terangnya.
Baca juga: SEKTOR PERDAGANGAN : Ekspor dari Soloraya Naik 4,4%, Mebel Rotan Masih Jadi Favorit
Iwan menambahkan regulasi berkaitan dengan ekspor impor harus diubah, khususnya industri besar. Menurutnya di dalam ekspor-impor ada bea masuk yang harus dibenahi.
Selama ini di negara lain tersedia subsidi untuk barang ekspor impor. Seperti China, selama ini mendapat 13% subsidi dari pemerintah, untuk kegiatan ekpor. Menurutnya Indonesia tidak akan bisa memenangkan pasar jika regulasi tidak diubah.