by Nimatul Faizah - Espos.id Solopos - Senin, 8 Januari 2024 - 13:14 WIB
ESPOS.ID - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Boyolali, Agus Marwanto, di kantornya, Senin (8/1/2024). (Solopos/Ni’matul Faizah)
Esposin, BOYOLALI -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali menyatakan tidak menemukan unsur pelanggaran netralitas oleh Sekdes Kenteng, Nogosari, W, yang videonya diduga tengah mengintimidasi warga viral di media sosial.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Boyolali, Agus Marwanto, saat diwawancarai Esposin, Senin (8/1/2024). Agus menjelaskan Bawaslu Boyolali telah menelusuri dengan mendatangi langsung Sekdes Kenteng, W.
“Kaitannya dengan konten video itu, sudah kami tanya, memang dia iya [mengakui] tapi apa yang disampaikan beliau tidak menyebut salah satu parpol [partai politik], pasangan calon, DPD,” terangnya.
Sedangkan terkait kata-kata 'tegak lurus' yang diungkapkan Sekdes Kenteng, Boyolali, W dalam video viral tersebut, tutur Agus, berdasarkan keterangan yang ia peroleh dari yang bersangkutan, tegak lurus itu maksudnya dengan program-program pemerintah.
Sedangkan terkait kata-kata 'tegak lurus' yang diungkapkan Sekdes Kenteng, Boyolali, W dalam video viral tersebut, tutur Agus, berdasarkan keterangan yang ia peroleh dari yang bersangkutan, tegak lurus itu maksudnya dengan program-program pemerintah.
Saat dibawa ke rapat pleno Bawaslu Boyolali, Agus mengungkapkan diputuskan tidak ada unsur pelanggaran netralitas terkait video viral tersebut, sehingga kasusnya dihentikan. “Tidak ada unsur pelanggaran seperti dalam video itu. Batasannya kan hanya video,” kata dia.
Terkait ancaman bantuan program keluarga harapan (PKH) yang dicabut jika warga tidak mengikuti arahan W, Agus menjelaskan seorang Sekdes tidak memiliki kewenangan untuk mencabut bantuan PKH.
Mengenai alasan Sekdes W berkata akan mencabut PKH padahal ia tidak punya kewenangan, Agus tidak mau berspekulasi atau berasumsi lebih jauh. Ia menjelaskan video tersebut diambil saat perkumpulan PKK RT.
“Namanya program RT, urusan duit, kan ngono kae. Walau ada kata tegak lurus itu enggak ada urusan ke partai,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, video seorang perempuan diduga Sekretaris Desa atau Sekdes di Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, berinisial W, tengah melakukan intimidasi politik kepada ibu-ibu di desanya viral di media sosial.
Pada keterangan unggahan video di akun X (sebelumnya Twitter) @PartaiSocmed, Jumat (8/12/2023), disebutkan perempuan tersebut adalah Sekdes Kenteng, Nogosari, Boyolali. Dalam video itu terlihat sekumpulan ibu-ibu berpakaian seragam sedang duduk lesehan bersama.
Sementara suara perempuan yang tak terlihat sosoknya di video berbicara perihal pilihan dalam politik. Ia mengatakan kepada warga agar manut saja atau bantuan program keluarga harapan (PKH) akan dicabut jika tidak “tegak lurus”.
Esposin sempat berupaya meminta konfirmasi mengenai kebenaran video viral tersebut dengan mendatangi kantor desa dan rumah Sekdes tersebut pada Senin (11/12/2023). Namun Sekdes W saat itu sedang tidak berada di kantor.
Begitu pun ketika Esposin mendatangi rumahnya di Dukuh Bibis, Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Boyolali, rumah itu dalam keadaan sepi. Tetangga yang sedang berada di depan rumah mengatakan Sekdes W tidak ada di rumah dan pintu rumahnya dikunci.
Ia juga mengatakan Sekdes W sudah pergi sejak pagi. Walaupun begitu, terlihat tiga mobil berjejer memenuhi garasi, termasuk mobil hitam yang menurut penulusuran Esposin sering dipakai Sekdes W untuk berangkat ke kantor.