by Taufiq Sidik Prakoso - Espos.id Solopos - Selasa, 12 September 2023 - 22:05 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi rumah tak layak huni (RTLH). (Dok Solopos)
Esposin, KLATEN -- Sebanyak 686 unit rumah tak layak huni atau RTLH bakal mendapatkan bantuan rehab dari APBD Klaten pada tahun ini. Nilai total bantuan ditaksir mencapai sekitar Rp8 miliar.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Klaten, Pramana Agus Wijanarka, mengatakan ratusan RTLH calon penerima bantuan itu tersebar di 77 desa di 22 kecamatan. Sebelumnya, sudah ada proses verifikasi dan validasi untuk memastikan penerima layak mendapatkan bantuan rehab RTLH.
“Nilainya masing-masing Rp12 juta. Jadi total sekitar Rp8 miliar,” kata Pramana saat berbincang dengan Esposin, Selasa (12/9/2023).
Jumlah penerima bantuan rehab RTLH dari APBD Klaten tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu, bantuan diberikan untuk rehab sekitar 552 unit RTLH.
Jumlah penerima bantuan rehab RTLH dari APBD Klaten tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu, bantuan diberikan untuk rehab sekitar 552 unit RTLH.
Pramana mengatakan ada beberapa aspek yang diverifikasi sebelum bantuan rehab RTLH disalurkan agar tak salah sasaran. Dari sisi fisik bangunan, proses verifikasi dilihat dari lantai, atap, dan dinding rumah.
“Minimal dua kriteria terpenuhi. Kemudian bantuan ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan masuk dalam DTKS [data terpadu kesejahteraan sosial] serta hal teknis lainnya,” kata Pramana.
Selain dari APBD Klaten, Pramana menjelaskan tahun ini ada bantuan rehab RTLH yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, program corporate social responsibility (CSR), serta dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). “Kalau ditotal jumlahnya ada ribuan RTLH yang mendapatkan bantuan rehab tahun ini,” ungkap dia.
Pramana mengatakan dari tahun ke tahun jumlah RTLH di Klaten terus menurun. Pada 2021, ada 18.011 RTLH di Klaten. Kemudian pada 2022 jumlahnya berkurang menjadi sekitar 16.500 unit setelah diintervensi melalui bantuan dari berbagai sumber dana.
Untuk mempercepat penuntasan RTLH, Pramana mengatakan harus dilakukan melalui sinergi dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, swasta, maupun desa.
Dia juga berharap masing-masing desa bisa mengalokasikan anggaran untuk rehab RTLH di wilayah masing-masing guna membantu percepatan penuntasan RLTH. Rehab RTLH menjadi salah satu bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan.