by Bayu Jatmiko Adi - Espos.id Solopos - Sabtu, 4 April 2020 - 02:00 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)
Esposin, BOYOLALI -- Pemkab Boyolali memastikan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 maupun pilkades serentak aman meski kedua kegiatan itu ditunda karena wabah covid-19.
Pemkab Boyolali hingga kini masih membahas anggaran penanganan wabah virus corona atau Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Masruri, Kamis (2/4/2020). Dia mengatakan Pemkab telah mempersiapkan berbagai upaya untuk penanggulangan wabah corona.
"Kami menyiapkan untuk jaring pengaman sosial jika ada sesuatu, menyiapkan kegiatan kaitannya dengan Covid-19 dan sebagainya. Namun anggaran itu untuk saat ini masih digodok. Beberapa hari ini akan ada perubahan pendapatan APBD ketiga, jadi jumlahnya belum final," kata dia kepada Esposin, Kamis.
Warga Sumpingan Solo Pasang Spanduk Waspada Corona, Agen Bank Plecit Dilarang Masuk
Masruri memastikan anggaran untuk penanganan Covid-19 tidak akan mengubah atau menggeser anggaran Pilkada Boyolali 2020 maupun pilkades.
"Wabah Covid-19 ini mau sampai kapan, kami juga belum tahu. Dikhawatirkan kegiatan itu [pilkades dan pilkada] tetap harus dilakukan sampai Desember nanti [anggarannya harus siap]," kata dia.
Melonjak, Rasio Kematian Positif Corona di Jateng Tertinggi Se-Jawa
Menurut informasi yang dihimpun Esposin, anggaran penyelenggaraan Pilkada Boyolali 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada Rp28,15 miliar, sementara Bawaslu Rp8,04 miliar. Semuanya bersumber dari APBD 2020.
Sedangkan anggaran untuk pilkades serentak di 11 desa pada tahun ini sekitar Rp500 juta. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali, Ali Fahrudin, mengatakan saat ini telah diterbitkan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.
Isinya tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
"Pertama adalah untuk penundaan pelantikan PPP. Kedua terkait pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih [PPDP], kemudian mengenai pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih," kata dia kepada Esposin, belum lama ini.