by Tri Rahayu - Espos.id Solopos - Selasa, 13 Februari 2024 - 19:11 WIB
ESPOS.ID - RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, Selasa (13/2/2024). (Solopos.com/Tri Rahayu)
Esposin, SRAGEN — Sebanyak 160-an pasien RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen kemungkinan tidak bisa menggunakan hak pilihnya saat hari pemungutan suara pada Rabu (14/2/2024). Seratusan pasien tersebut tidak memungkinkan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) karena sudah melebihi batas maksimal H-7 sebelum hari pencoblosan.
Wakil Direktur Umum RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, dr. Harris Almacca, mengungkapkan KPU Sragen pada 6 Februari 2024 lalu mengirim surat. Isinya meminta data pasien yang sekiranya bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 sehingga mereka bisa mencoblos di RSUD. Sebenarnya yang bisa mencoblos di RSUD tidak cuma pasien, tenaga kesehatan (nakes) juga boleh.
“Kami sudah koordinasi terkait dengan hal itu. Nakes bisa pulang untuk mencoblos di TPS [tempat pemungutan suara] masing-masing sehingga tidak perlu mencoblos di RSUD. Karena berbagai faktor, akhirnya hanya 21 pasien dan penunggu pasien yang kami daftarkan ke KPU. Dalam perjalanannya berkurang dua orang karena sudah meninggal dunia dan berganti jadwal sehingga tinggal 18 orang pasien dan satu orang penunggu,” jelas Harris saat ditemui wartawan di RSUD setempat, Selasa (13/2/2024) sore.
Dia menerangkan surat undangan pencoblosan sudah diterima. Nanti ada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang datang untuk melakukan pemungutan suara secara berkeliling atau mobile. “Kemungkinan pada pagi hari untuk pasien hemodialisa (HD) sebanyak 14 orang dan sisanya akan dilakukan pemungutan suara pada pukul 11.00 WIB,” jelas Harris.
Dia menerangkan surat undangan pencoblosan sudah diterima. Nanti ada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang datang untuk melakukan pemungutan suara secara berkeliling atau mobile. “Kemungkinan pada pagi hari untuk pasien hemodialisa (HD) sebanyak 14 orang dan sisanya akan dilakukan pemungutan suara pada pukul 11.00 WIB,” jelas Harris.
Pemungutan suara mobile itu hanya untuk pasien atau penunggu pasien yang sudah terdaftar di KPU, yakni 19 orang tadi. Pasien yang tidak terdaftar besar kemungkinan tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
“Perkiraannya ada 160-an pasien RSUD Sragen yang kemungkinan tidak bisa mencoblos. Kemungkinan bisa bertambah atau berkurang. Untuk yang penunggu pasien sudah diantisipasi agar bisa pulang dan bergantian dengan anggota keluarga lainnya untuk mencoblos. Hari ini, kami juga sudah sosialisasi ke pasien terkait dengan pencoblosan besok pagi,” jelasnya.
“Awalnya banyak setelah ditelusuri ternyata menjadi nihil. Para pasien ini tidak bisa memastikan bisa sampai 14 Februari atau tidak. Kami sudah memberi solusi agar terdaftar dulu di data pemilih tambahan (DPTb) sebelum 7 Februari 2024 sehingga setelah pulang DPTb itu bisa dibatalkan,” jelasnya.
Hingga Selasa, di RSUD Sragen ada 26 dokter muda yang difasilitasi dalam DPTb dan sudah disiapkan TPS untuk mengaver hak suara mereka.
14 TPS Layani Napi
Sementara itu, di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Sragen, Isnaeni menjelaskan ada 14 TPS yang akan melayani pemungutan suara di sana. Para warga binaan yang bisa mencoblos adalah yang masuk DPTb.
Awalnya hanya ada dua TPS khusus, yakni TPS 901 dan TP 902 dengan daftar pemilih tetap sebanyak 316 orang yang disiapkan untuk melayani pemungutan suara di LP. Dalam perkembangannya, napi yang keluar sebanyak 119 orang sehingga DPT hanya tersisa 197 orang.
“Kemudian masuk napi baru 330 orang sehingga total pemilih di LP itu ada 527 orang. Ketersediaan surat suara untuk TPS 901 dan TPS 902 tidak mencukupi untuk pemilih sebanyak itu sehingga kekurangannya dikaver dari 14 TPS di sekitar LP. Kami mencatat kekurangan surat suara itu ada 273 lembar,” jelasnya.
Teknis pemungutan suaranya, sambung Isnaeni tidak petugas dari 14 TPS itu datang sekaligus, tetapi bergiliran. Setiap TPS hanya melayani 10-30 pemilih. Pelayanannya mulai pukul 13.00 WIB kalau belum selesai tetap diselesaikan sampai tuntas.