by Tri Rahayu Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Rabu, 28 Maret 2018 - 05:35 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi
Esposin, SRAGEN -- Munculnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sragen 2017 yang mencapai Rp176.359.059.526 menimbulkan tanda tanya di kalangan anggota DPRD.
Tanda tanya itu terutama pada silpa dari bantuan operasional sekolah (BOS). Silpa lainnya berada di kas daerah, RSUD Sragen, RSUD Gemolong, 25 puskesmas, dan bendahara pengeluaran pembantu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sragen. Nilai silpa itu terhitung besar sehingga perencanaan anggaran 2017 dinilai tidak matang.
Pengantar LKPj Bupati Sragen 2017 itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sragen, Senin (26/3/2018) lalu. Nota pengantar disampaikan Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno karena Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati masih menjalankan ibadah umrah.
Pengantar LKPj Bupati Sragen 2017 itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sragen, Senin (26/3/2018) lalu. Nota pengantar disampaikan Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno karena Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati masih menjalankan ibadah umrah.
Dokumen LKPj Bupati 2017 yang terdiri atas dua jilid buku itu dipelajari sejumlah legislator dari masing-masing fraksi untuk membuat pandangan umum yang nantinya dibacakan pada rapat paripurna DPRD Sragen, Rabu (28/3/2018).
Para legislator Fraksi Partai Golkar (FPG) mencermati LKPj Bupati Sragen 2017 itu di Gedung Golkar Sragen, Selasa (27/3/2018). Pencermatan itu dipmpin Sekretaris DPD Partai Golkar Sragen Sri Pambudi.
“Kalau silpa di RSUD dan puskesmas itu memang tidak bisa diutak-atik. Yang aneh itu kok muncul silpa dari bantuan operasional sekolah [BOS]? Padahal dana BOS itu diberikan berdasarkan by name siswa. Yang patut dipertanyakan lagi silpa yang tersimpan di kas daerah Rp126 miliar itu. Angka silpa itu masih terlalu besar sehingga perencanaannya dipertanyakan,” tutur legislator FPG DPRD Sragen Sri Pambudi saat berbincang dengan Esposin di Gedung Golkar Sragen, Selasa siang.
Masalah yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD Sragen Hariyanto. Dia mengatakan beberapa persoalan yang muncul dalam LKPj Bupati Sragen 2017 itu yang paling terlihat berkaitan dengan dana silpa yang masih besar. Meski jika dilihat nilanya, silpa tersebut lebih kecil bila dibandingkan 2016 yang mencapai Rp206,83 miliar.
Di sisi lain, legislator asal Sumberlawang, Sragen, Muh. Harif Effendi, menilai ada kebijakan dalam penempatan pembangunan fisik selama 2017 yang tidak sesuai kebutuhan. Dia mencontohkan pembangunan Bendung Kedung Kancil yang mencapai Rp5 miliar.
Dia melihat Daerah Irigasi (DI) Kedung Kancil mestinya tidak membutuhkan dana sebesar itu karena hanya butuh pemeliharaan dan normalisasi. Selain itu, Haris juga melihat banyak pembangunan sumur dalam yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) yang tidak bisa bertahan lama karena debit airnya sudah habis, seperti di Tlogotirto Sumberlawang dan Gilirejo Baru Miri.
“Semua hal itu nanti yang akan disampaikan dalam pandangan umum pada rapat paripurna besok [hari ini],” ujarnya.
Berikut Perincian Silpa 2017 berdasarkan LKPj Bupati Sragen: 1. Silpa di Kas daerah: Rp126.306.694.387 2. Silpas kas RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen: Rp41.091.594.744 3. Silpa kad RSUD dr Soeratno Gemolong: Rp3.573.523.465 4. Silpa kas di 25 puskesmas se-Kabupaten Sragen: Rp4.588.380.982 5. Silpa kas bantuan operasional siswa (BOS): Rp798.775.948 6. Silpa kas bendahara pengeluaran pembantu bagian organisasi Setda: Rp90.000 Total Silpa 2017 : Rp176.359.059.526