by Taufiq Sidik Prakoso - Espos.id Solopos - Kamis, 8 Agustus 2024 - 16:56 WIB
ESPOS.ID - Pimpinan DPRD Klaten menyerahkan persetujuan Raperda Perubahan APBD 2024 menjadi Perda saat rapat paripurna, Kamis (8/8/2024). (Solopos.com/Taufiq Sidik Prakoso)
Esposin, KLATEN -- Badan Anggaran (Banggar) dan tujuh fraksi di DPRD Klaten menyetujui Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Perubahan APBD 2024. APBD Perubahan 2024 masih difokuskan pada penanganan kemiskinan serta stunting.
Persetujuan DPRD atas Raperda Perubahan APBD menjadi Perda dilakukan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Klaten, Kamis (8/8/2024). Pada pendapat akhirnya, sejumlah fraksi menerima dan menyetujui dengan memberikan sejumlah catatan.
Seperti Fraksi Partai Golkar Klaten meminta Pemkab lebih efektif dan efisien menggunakan anggaran. Selain itu, Pemkab mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta potensi daerah Klaten.
Penggunaan anggaran juga diminta sejalan dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam pengelolaan anggaran, Fraksi Partai Golkar meminta agar lebih transparan dan akuntabel.
Penggunaan anggaran juga diminta sejalan dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam pengelolaan anggaran, Fraksi Partai Golkar meminta agar lebih transparan dan akuntabel.
Sementara Fraksi PKS berpendapat pembahasan sudah dilakukan dengan matang dan mempertimbangkan berbagai aspek. Dalam penyusunan APBD Perubahan tetap didasarkan keseimbangan keuangan daerah.
Fraksi PKS juga menyebutkan ada beberapa pergeseran, penambahan, dan pengurangan anggaran cukup signifikan. Terkait hal itu, Fraksi PKS meminta setiap OPD pengelola anggaran mengacu prinsip efisien, efisien, efektivitas, dan disiplin anggaran yang terpat waktu serta tepat sasaran.
Fraksi Partai Gerindra juga mendorong agar APBD Perubahan 2024 masih difokuskan untuk melindungi masyarakat Klaten dari ancaman kelaparan, kesehatan dan jiwa, serta mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Fraksi Partai Gerindra mendorong APBD Perubahan digunakan untuk mendukung daya tahan usaha dan UMKM.
Sementara itu, dalam persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD 2024, nilai anggaran pendapatan daerah ditetapkan senilai Rp2,7 triliun. Sementara anggaran belanja daerah senilai Rp3 triliun. Anggaran pembiayaan daerah senilai Rp364 miliar.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jajang Prihono, mengapresiasi DPRD dan berbagai pihak yang mendukung kelancaran pembahasan hingga Raperda Perubahan APBD 2024 bisa disetujui sebelum batas waktu.
“Selanjutnya saya harapkan kepala OPD segera menindaklanjuti dengan menyiapkan pelaksanaan kegiatan yang sudah dialokasikan dalam perubahan APBD dengan sebaik-baiknya serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.
Ditemui seusai rapat paripurna, Jajang menjelaskan program di APBD Perubahan 2024 masih melanjutkan fokus pada APBD murni. Fokus utama masih berkaitan dengan pengentasan kemiskinan serta penanganan stunting.
“Harapan kami semua anggaran bisa terserap dengan baik. Tidak sekadar serapannya tetapi output dan outcome bisa tercapai sesuai yang direncanakan, bisa tepat mutu dan tepat waktu,” jelas Jajang.