by Redaksi - Espos.id Solopos - Selasa, 18 Juni 2013 - 08:22 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
SOLO--Pemkot Solo diminta tak buru-buru mengalihkan pemegang kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) jenis silver ke gold sebagai dampak jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jadi naik.
Hal ini menyusul kemungkinan pemindahan tersebut justru membebani APBD.
Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail, menjelaskan alokasi anggaran di APBD 2012 untuk PKMS yang terserap mencapai Rp11 miliar. Saat itu, terdapat 13.871 jiwa penerima PKMS gold serta 226.481 jiwa penerima PKMS silver.
“Kalau dihitung mudahnya, di 2012 anggaran yang digunakan sekitar Rp10 miliar. Jumlah itu untuk 200.000-an penerima PKMS silver dan 13.000-an PKMS gold. Rencana pemindahan itu kan intinya seluruh warga bakal dijamin seutuhnya untuk biaya pengobatan menggunakan PKMS. Ya tinggal dikalikan saja anggaran dibutuhkan kalau 200.000-an itu semua masuk ke gold,” papar dia saat ditemui wartawan, awal pekan kemarin.
Hanya saja, Ghofar enggan menyebut pemindahan tersebut bisa menyebabkan APBD jebol. “Kalau memang itu mau digulirkan, menurut saya ya yang penting itu dihitung lagi dulu sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ghofar menyampaikan jika tak melanggar regulasi, pengalihan pemegang PKMS silver menjadi gold diusulkan menggunakan sistem membayar premi bagi penerima PKMS dari masyarakat mampu agar alokasi APBD tak terlalu terbebani. “Apa ini memungkinkan jika dilakukan dengan yang mampu harus membayar premi? Kan bisa seperti di penyelenggaraan asuransi itu,” urainya.
Ketua Komisi IV DPRD Solo, Teguh Prakosa, menjelaskan rencana pemindahan pemegang PKMS silver menjadi gold memungkinkan dilakukan. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan pengalihan tersebut memungkinkan dilakukan melalui APBD Perubahan. “Itu kan baru lontaran dari walikota, jangan ditanggapi langsung. Lihat perkembangan dulu di masyarakat dari dampak kenaikan BBM nanti. Jadi, tidak serta-merta silver diganti gold semua,” ungkapnya.
Teguh menjelaskan selama mekanisme penggunaan PKMS di masyarakat dilakukan sesuai aturan, pihaknya meyakini pemindahan itu tak bakal membebani APBD. “Sepanjang mekanisme, masyarakat menempuh proses penggunaan kartu untuk periksa sesuai aturan atau tidak ada pagebluk, anggaran yang digunakan tidak besar meskipun semua gold. Kecuali kalau masyarakat tak sesuai aturan, sakit sedikit saja langsung ke rumah sakit, ya jelas APBD bisa jebol,” tukasnya.