by Aris Munandar - Espos.id Solopos - Selasa, 16 Maret 2021 - 12:34 WIB
Esposin, WONOGIRI -- Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2024 diharapkan bisa digelar menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Sehingga, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bisa lebih independen karena tinggal menjalankan anggaran yang diberikan KPU Pusat.
Wacana terkait pendanaan pilkada itu muncul dalam acara Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri 2020 yang diselenggarakan KPU Wonogiri di Rumah Makan Saraswati Wonogiri, Senin (15/3/2021).
Proses evaluasi sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) No. 5/2020. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan pesta demokrasi berikutnya.
Baca juga: E-Tilang Berlaku Mulai 23 Maret, Ini Lokasi Pemasangan CCTV ETLE di Wonogiri
Baca juga: E-Tilang Berlaku Mulai 23 Maret, Ini Lokasi Pemasangan CCTV ETLE di Wonogiri
Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi, mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 tinggal tiga tahun lagi. Maka pemerintah daerah perlu segera menyiapkan lebih dini atau awal dalam hal penganggaran Pemilu serentak 2024.
Meski begitu, Toto berharap anggaran Pemilu serentak 2024 mendatang cukup berasal dari APBN saja. Karena selama ini pemerintah daerah turut menanggung anggaran pilkada.
Baca juga: Penebang Kayu di Batuwarno Wonogiri Patah Tulang Pilih Dirawat di Rumah
"Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah pusat. Jadi pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati bisa dicover melalui APBN," kata dia kepada wartawan, Senin.
Saat pemungutan dan penghitungan suara, kata Toto, diperlukan akses internet yang maksimal agar aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bisa berjalan baik.
"Minimal internet bisa sampai ke kantor desa. Jadi kalau ada sesuatu langsung larinya ke sana. Kemarin jika Sirekap berhenti rekapitulasi dilakukan dengan cara manual," ungkap dia.
Baca juga: Vaksinasi di Wonogiri Belum Maksimal, Ternyata Ini Penyebabnya...
Toto mengatakan menghadapi Pemilu yang akan datang, KPU Wonogiri secara rutin menjalankan program pleno daftar pemilih secara berkelanjutan setiap bulan.
"Hal ini dilakukan untuk menyisir orang-orang yang sudah tidak masuk kriteria DPT. Seperti sudah meninggal dunia atau pindah domisili. Selain itu juga memasukkan DPT baru. Dengan begitu, data angka partisipasi saat pesta demokrasi digelar bisa lebih akurat," ujar dia.
Berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan (DPB) hingga Februari 2021, DPB berjumlah 837.288 orang.
Baca juga: Lantik Sang Istri Jadi Ketua Baru TP PKK Wonogiri, Bupati Jekek Berpesan Begini
Rinciannya, 414.807 orang berjenis kelamin laki-laki dan 422.481 orang berjenis kelamin perempuan. KPUD berencana untuk berkoordinasi lebih intensif dengan Disdukcapil.
"Pada pemilu serentak nanti pihaknya membutuhkan gudang penyimpanan logistik. Jika boleh menggunakan GOR, penyimpanan logistik bisa lebih tersentral dan lebih mudah dalam mengelola logistik. Secara resmi kami akan bersurat ke Bupati Wonogiri agar bisa difasilitasi dalam pembangunan gudang," kata Toto.