Kabar Gembira! 1.938 GTK Honorer Sragen Bakal Diangkat Jadi ASN - Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia

by Tri Rahayu - Espos.id Solopos - Senin, 15 Maret 2021 - 18:13 WIB

ESPOS.ID - Ilustrasi guru. (Solopos-dok)

Esposin, SRAGEN -- Sebanyak 1.938 guru dan tenaga kependidikan atau GTK honorer Kabupaten Sragen akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.

Mereka akan mendapatkan prioritas untuk diangkat menjadi ASN dengan indikator-indikator tertentu termasuk mengikuti tes seleksi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen Suwardi menyampaikan ada 1.938 orang tenaga honorer guru dan tenaga kependidikan yang akan diangkat menjadi ASN lewat jalur PPPK.

Ia mengatakan jumlah tersebut belum termasuk guru agama, guru olahraga, dan guru mata pelajaran lainnya, sehingga memungkinkan usulan formasinya bertambah.

“Ada ijazah yang belum S1 tetap bisa ikut seleksi karena ada afirmasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kebutuhan anggarannya pun dicukupi pemerintah pusat lewat dana alokasi umum [DAU],” ujar Suwardi kepada wartawan seusai rapat dengan Komisi X DPR RI, Senin (15/3/2021).

Ketua Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan permasalahan tenaga honorer termasuk di Sragen muncul sejak 2005. Kemudian diproses oleh pemerintah sampai 2009 berhenti hingga 2020.

“Sebenarnya ada 147 jabatan yang diangkat lewat seleksi PPPK. Karena kebutuhan formasi guru itu mencapai 1 juta orang maka gaungnya luar biasa. Informasi yang simpang siur membuat para GTK honorer panik,” ujarnya.

Umur 40 Tahun Diakomodasi

Agustina mengatakan sudah ada penejelasan dari Sekretaris Ditjen DTK Kemendikbud bahwa seleksi PPPK untuk GTK honorer itu tidak perlu tes seperti yang ditakutkan. Tetapi tes sesuai bidang studi yang diajarkan sehari-hari.

Harapannya para GTK honorer termasuk di Sragen lulus karena sudah mengajar lama. Agustina mengatakan GTK honorer berumur 40 tahun juga tetap diakomodasi.

Ia mengatakan kemampuan keuangan negara sudah dihitung dan APBN cukup sehingga semua honorer yang terdaftar diangkat menjadi ASN. Menurutnya tentu ada kuota seperti CPNS.

Jumlah kuota itu, ujarnya, disesuaikan dengan usulan dari masing-masing kabupaten. Terkait dengan simpang siur anggaran, bahkan PPPK menjadi beban APBD lewat DAU, sementara tren DAU lima tahun terakhir menurun.

"Hal ini menjadi tugas kami di DPR untuk memastikan DAU untuk gaji PPPK harus sampai ke daerah karena APBN cukup. Untuk pengangkatannya minimal tiga tahun mengabdi tetapi yang mengabdi di atas tiga tahun tentu ada perhitungan bobot tersendiri,” imbuhnya.