by Ayu Abriyani Kp Jibi Solopos - Espos.id Solopos - Rabu, 4 Desember 2013 - 03:39 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi (Dok/JIBI/Solopos)
Esposin, KLATEN--Hari Difabel Internasional yang diperingati pada 3 Desember belum diikuti perhatian pemerintah terhadap nasib para difabel. Kurangnya perhatian untuk difabel terlihat dari minimnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Luar Biasa (SLB).
Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Santi Yoga Klaten, Soeripto, mengatakan saat ini perhatian pemerintah sudah cukup baik terhadap sekolah difabel. Namun, ia menyayangkan dana BOS yang diterima belum sebanding dengan pengeluaran sekolah untuk memfasilitasi siswa difabel.
“Sebenarnya, perhatian pemerintah sudah baik. Tapi, untuk dana BOS memang masih minim karena besarannya masih disamakan dengan sekolah umum. Untuk SD, besarannya Rp580.000/anak dalam satu tahun. Sedangkan SMP ada Rp710.000/anak. Jumlah itu, untuk kebutuhan pendidikan siswa selama dua bulan saja masih kurang,” katanya saat ditemui Esposin di ruang kerjanya, Selasa (3/12/2013).
Sedangkan rata-rata kebutuhan siswa SD dan SMP setiap bulannya sekitar Rp16 juta dengan jumlah siswa di sekolah tersebut sebanyak 156 orang yang terdiri atas Tuna Grahita Sedang dan Tuna Grahita Ringan. Padahal, lanjut dia, di SLB lebih menekankan ada sejumlah keterampilan, di antaranya membuat batako, paving blok, kerajinan keset, dan cuci motor. Juga kesenian lain, seperti gamelan dan band.
Karena itu, ia berharap pemerintah bisa membedakan besaran dana BOS untuk sekolah umum dan SLB. Bukannya untuk membedakan, tetapi dana BOS sebaiknya sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Sementara, Ketua Tim Advokasi Daerah (TAD) Klaten, Suhadi, mengatakan fasilitas dari pemerintah masih jauh dari harapan. Seperti aksesibilitas secara fisik di sejumlah kantor layanan umum, ruang-ruang perkantoran dan pengakuan di masyarakat.
“Kami berharap masyarakat bisa mengakui keberadaan difabel dan tidak lagi memandang sebelah mata. Pemerintah juga memberikan fasilitas dan pelayanan yang sama pada difabel. Jadi, mereka bisa membaur dengan masyarakat. Sebab, mereka juga warga negara yang memiliki hak yang sama,” katanya kepada wartawan, Selasa.