by Candra Mantovani - Espos.id Solopos - Jumat, 26 Juni 2020 - 21:43 WIB
Esposin, KARANGANYAR - Ratusan penyandang difabel yang dikategorikan dalam usia pekerja di Karanganyar tak mendapatkan bantuan kartu prakerja. Hal ini disebabkan oleh banyak hal yang berujung gagalnya proses registrasi pendaftaran.
Sensus Penduduk, BPS Karanganyar Rekrut Warga Setempat yang Bakal Digaji Rp100.000/Hari
Fenomena tersebut diungkapkan oleh Ketua Kelompok Difabel Desa Gentungan Mandiri (KDDGM) Mojogedang, Sartono ketika berbincang dengan Esposin Jumat (26/6/2020). Dia mengatakan jika banyak rekan-rekan penyandang difabel yang bekerja di sektor informal. Adanya wabah Covid-19 diakui sangat mempengaruhi pendapatan yang diketahui turun secara drastis.
“Banyak sekali di wilayah kami difabel yang terdampak pekerjaannya. Contohnya yang bekerja sebagai penjahit. Karena wabah ini pastinya sedikit yang menjahitkan pakaian akibat daya beli yang turun. Dampaknya membuat penghasilan mereka turun. Sempat juga teman-teman [difabel] beralih membuat masker, tapi sekarang semakin banyak yang buat juga membuat penjualan menjadi susah,” ucap dia.
Adanya informasi program kartu prakerja bagi masyarakat terdampak kemudian disosialisasikan kepada para penyandang difabel. Pendampingan juga dilakukan di Kantor Kecamatan Mojogedang untuk membantu para difabel yang kesulitan lantaran tidak akrab dengan teknologi. Namun, kendala sistem dan persyaratan yang kurang sosialisasi membuat tidak ada satupun penyandang difabel di Karanganyar yang menerima kartu prakerja.
Penataan Anggaran 2020, Pemkab Karanganyar Desak Kemendagri Terbitkan Surat
Menurut Sartono, di Mojogedang total terdapat sekitar 685 penyandang difabel. Sekitar 500 di antaranya merupakan usia pekerja yang terdampak Covid-19 ekonominya. Para penyandang difabel harus berjuang mandiri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.
Terpisah, Fasilitator Pusat Pengembangan dan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (PPRBM) Solo wilayah Karanganyar, Istini Anggoro, mengatakan banyak penyandang difabel yang kesulitan mengakses program kartu prakerja. Dia menyarankan di dalam program yang sama perlu adanya pembagian kuota untuk para penyandang difabel.
Pemerintah Genjot Pengembangan Destinasi Wisata Borobudur dan Karimun Jawa
“Kalau dibuatkan program sendiri mungkin tidak adil. Saya berharap ada kuota tersendiri di program yang sama untuk penyandang difabel. Sekaligus juga ada pendampingan data dari Kementerian Sosial agar tepat sasaran. Sehingga, bisa terbentuk inklusi dan bisa menjadikan difabel mandiri,” tutur dia.