by Muhammad Diky Praditia - Espos.id Solopos - Senin, 31 Juli 2023 - 01:07 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi tentang kemiskinan di India. (Sumber: wol.jw.org)
Esposin, WONOGIRI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mengalami sejumlah kendala dalam penanganan kemiskinan di 71 desa sesuai
Dari verval data pemerintah pusat tahun 2021 itu, terdapat perbedaaan data antara P3KE dengan kondisi riil di lapangan. Data P3KE menyebut hanya ada enam rumah warga miskin ekstrem di 71 desa itu yang tak punya sambungan listrik mandiri.
Sedangkan hasil verval menemukan ada 927 warga kategori ekstrem yang tidak punya sambungan listrik mandiri. Tak hanya data rumah tak punya sambungan listrik, data rumah tak layak huni juga terdapat selisih cukup tajam antara data P3KE dengan data hasil verval oleh Pemkab Wonogiri.
Sedangkan hasil verval menemukan ada 927 warga kategori ekstrem yang tidak punya sambungan listrik mandiri. Tak hanya data rumah tak punya sambungan listrik, data rumah tak layak huni juga terdapat selisih cukup tajam antara data P3KE dengan data hasil verval oleh Pemkab Wonogiri.
Jumlah RTLH menurut data kemiskinan ekstrem P3KE Wonogiri tercatat hanya 38 unit, sedangkan hasil verval menemukan ada 516 unit RTLH di 71 desa miskin ekstrem.
Perbedaan data juga terlihat pada indikator ketersediaan sumber air, tercatat pada data P3KE ada 2.963 keluarga yang mengalami masalah krisis air bersih. Namun dari hasil verifikasi, jumlahnya berkurang jadi 1.926 keluarga.
Pada kategori orang yang tidak bekerja, data kemiskinan ekstrem P3KE Wonogiri juga tidak mencantumkan. Sedangkan dari verifikasi Pemkab ditemukan ada 3.675 warga kategori miskin ekstrem yang tidak bekerja.
Terakhir pada indikator risiko stunting, data P3KE mencatat ada 13.638 anak berisiko stunting. Namun berdasar verifikasi Pemkab hanya menemukan 132 anak.
Perbedaan data itu berpotensi mempengaruhi penanganan kemiskinan karena seperti diketahui data P3KE menjadi dasar bagi kementerian terkait di pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan kemiskinan melalui intervensi program.
Intervensi itu di antaranya berupa bantuan tunai, pangan, rehab RTLH, hingga pelatihan keterampilan usaha agar warga miskin bisa meningkatkan taraf perekonomiannya. Jika data P3KE itu tidak valid bisa jadi warga miskin yang sebenarnya butuh bantuan tapi malah tidak menerimanya karena tidak terdata.
Sebaliknya, ada warga mampu mendapat bantuan karena terdata di P3KE. Kepala Bappeda Litbang Wonogiri, Heru Utomo, mengatakan berdasarkan data P3KE, persentase kemiskinan ekstrem di Wonogiri sebesar 1,69%.
“Kami sudah lakukan verval data P3KE. Hasil verval itu ada perubahan dari data awal P3KE. Data hasil verval itu yang kami gunakan sebagai dasar intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di 71 desa di Wonogiri,” kata Heru kepada Esposin, Jumat (28/7/2023).
Selain data yang kurang valid dan belum semua indikator selesai diverifikasi lapangan, kendala lain menurut informasi yang diperoleh Esposin dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wonogiri, yakni kondisi geografis dan wilayah yang luas dengan karakteristik berbeda-beda.
Belum lagi adanya penduduk yang terdata dalam P3KE tetapi tidak masuk dalam data terpadu kesejahteran sosial (DTKS), sehingga perlu memasukkan ke DTKS terlebih dulu untuk mendapatkan program penanganan kemiskinan.
Selain itu masih ada kendala berupa tumpang tindih data penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan.