BST Solo juga akan diterapkan pada jalur angkuta. Angkuta di Solo akan disulap menjadi ber-AC dan terjadwal seperti BST.

Esposin, SOLO -- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo akan menyulap 350 unit angkutan umum perkotaan (angkuta) menjadi Batik Solo Trans (BST) mulai 2015. Ratusan Angkuta BST tersebut akan mengisi tujuh koridor dari 14 koridor yang ditargetkan Pemerintah Kota (Pemkot).

Rencana tersebut disampaikan Kepala Dishubkominfo Solo, Yosca Herman Soedrajad, saat ditemui wartawan di Jl. Jenderal Sudirman depan Benteng Vastenburg, Sabtu (14/3/2015). Yosca mengatakan Dishubkominfo Solo mulai menata angkuta di 11 jalur di Kota Solo.

Dia menyebut semua Solo memiliki 29 koridor transportasi publik namun sekarang tinggal 14 koridor. Untuk memenuhi 14 koridor itu, Herman membutuhkan 280 unit bus dan angkuta.

“Nanti semua transportasi publik di Solo menggunakan nama BST. Bukan hanya bus tapi angkuta juga menggunakan nama BST. Sebenarnya jumlah angkuta mencapai 460 unit tapi tinggal 300-350 unit yang beroperasi. Masalahnya trayek mereka sering tumpang tindih sehingga pelayanan transportasi menjadi tidak efektif,” kata Yosca.

Yosca Herman menjelaskan kondisi trayek angkuta yang tumpang tindih berdampak pada terjadinya rebutan penumpang. Dishubkominfo Solo memfasilitasi mereka untuk menemukan solusi, yakni dengan penataan. Dishubkominfo berencana membuatkan lembaga berbadan hukum yang akan memayungi para awak angkuta berupa koperasi angkuta BST.

Dia mengatakan semua penumpang tidak lama menunggu angkuta karena masa tunggu hanya 10 menit. Masa tunggu penumpang itu pun, kata dia, bisa diandalkan karena sepi atau ramai Angkuta BST tetap beroperasi. “Kalau sekarang kan tidak demikian. Angkuta sering jalan hanya pada saat jam-jam ramai, seperti saat pelajar berangkat dan pulang sekolah. Banyak penumpang yang kecewa karena harus menunggu berjam-jam,” tutur dia.

Herman akan menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk angkuta. Semua angkuta juga akan dilengkapi dengan fasilitas air conditioning (AC), tidak ada kernet, dan hanya berhenti di halte BST yang disiapkan Pemkot.

“Solusinya ya harus dengan peremajaan armada. Rencana itu kami sosialisasikan terus kepada para awak angkuta. Kami akan mengajukan pengadaan angkuta baru pada APBD Perubahan 2015. Kami juga mengajukan ke APBD provinsi dan APBN. Pengadaan selanjutnya dilaksanakan secara bertahap,” ujar Herman.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengatakan Dishubkominfo memang berwenang merekayasa transportasi publik agar nyaman, murah dan efisien. Sugeng menilai langkah Dishubkominfo sah-sah saya menggandeng pelaku usaha angkuta dan mengintegrasikan dengan BST.

Sugeng memberi catatan yang harus diperhatikan Dishubkominfo ketika serius menggulirkan program itu. Pertama, Dishubkominfo harus memastikan regulasinya agar pengadaan armada yang bersumber dari uang negara itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Kedua, perencanaan tersebut harus mengakomodasi peran Organda dan sinergi dengan transportasi publik lainnya. Ketiga, pola manajemen koperasi yang mewadahi angkuta itu harus ada jaminan tertib administrasi dan manajemen lainnya.

“Saya tidak ingin program itu justru menimbulkan persoalan di kemudian hari dalam hal penataan dan sebagainya. Saya sudah pesan dengan Pak Herman agar memaparkan blue print transportasi publik di Solo. Kami di Komisi III agar memahami blue print itu secara utuh tidak parsial. Selama ini guliran program Dishubkominfo terkesan parsial,” harap dia.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif