ESPOS.ID - More than just publish.
SOLO--Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Solo terancam tak bisa berangkat ke Jakarta untuk mengikuti musyawarah nasional (munas) BPSK yang dijadwalkan pada 11-14 Juni mendatang.
Penyebabnya, anggaran operasional mereka dari APBD 2012 Kota Solo senilai Rp200 juta belum cair. Ketua BPSK Solo, Bambang Ari, mengungkapkan permohonan pencairan anggaran itu sudah diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sejak beberapa waktu lalu, namun belum mendapat respons.
"Kami sangat membutuhkan uang itu. Untuk operasional BPSK, bantuan senilai Rp200 juta itu kami hitung hanya cukup sampai Juli. Tapi sampai sekarang belum cair, pada 11-14 Juni kami juga harus berangkat ke Jakarta untuk mengikuti munas. Kalau tidak ada dananya ya bagaimana?" jelas Bambang, saat diwawancarai wartawan di Balaikota, Kamis (24/5/2012).
Bambang mengaku sangat menyesalkan hal tersebut. Sebab di satu sisi, dalam munas itu pihaknya berencana mengusulkan agar aturan mengenai kepegawaian sekretariat BPSK bisa direvisi dengan memperbolehkan adanya tenaga outsourcing. Hal yang juga menjadi perhatian pemkot.
Dalam wawancara terpisah, Kamis, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, memang berharap agar pegawai sekretariat BPSK tidak harus dari kalangan PNS. "Kami tidak tahu persis. Tapi katanya aturannya pegawai sekretariat BPSK memang harus dari PNS. Kami berharap ada revisi aturan itu," jelas Budi.
Mengenai kebutuhan sekitar tiga PNS di sekretariat BPSK, Budi mengatakan akan mengupayakannya. Namun hal itu tak bisa dilakukan sekaligus melainkan bertahap.