by Muhammad Diky Praditia - Espos.id Solopos - Selasa, 16 April 2024 - 19:26 WIB
ESPOS.ID - Gedung DPRD Wonogiri, Rabu (13/3/2024). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)
Esposin, WONOGIRI — DPRD Wonogiri bakal menggelar rapat dengar pendapat bersama para kepala desa (kades) terkait perpanjangan masa jabatan kades, Rabu (17/4/2024), di Gedung DPRD setempat.
Dalam kesempatan itu, kepala desa akan meminta konfirmasi kepada salah satu anggota DPRD Wonogiri, Widiyatno, mengenai keterangan di media massa tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dalam satu periode.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Perangkat Desa (Papdesi) Wonogiri, Purwanto, mengatakan meminta anggota DPRD Wonogiri untuk mengadakan public hearing atau gelar pendapat dengan fokus pembahasan terkait pernyataan Widiyatno soal perpanjangan jabatan kades menjadi delapan tahun.
Pernyataan Widiyatno yang dimaksud yakni yang diunggah di Esposin dengan judul Jabatan Kades 8 Tahun Dinilai Berpotensi Tingkatkan Penyelewengan di Wonogiri, Senin (1/4/2024).
Pernyataan Widiyatno yang dimaksud yakni yang diunggah di Esposin dengan judul Jabatan Kades 8 Tahun Dinilai Berpotensi Tingkatkan Penyelewengan di Wonogiri, Senin (1/4/2024).
Menurut Purwanto, gelar pendapat itu diinisiasi para kades karena ingin meminta konfirmasi kepada Widiyanto selaku anggota Komisi I DPRD Wonogiri dalam pemberitaan tersebut.
Dalam berita itu, Widiyatno menilai perpanjangan jabatan kepala desa menjadi delapan tahun itu berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh kades di Wonogiri.
Purwanto menyebutkan agenda dengar pendapat itu sekaligus akan menjadi ruang diskusi antara kepala desa dengan DPRD Wonogiri terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa.
Sementara itu, Widiyatno menyampaikan gelar pendapat di DPRD Wonogiri yang diinisiasi para kades itu bisa menjadi wadah tukar pikiran terkait perpanjangan masa jabatan kades. Adapun mengenai pernyataannya di media massa soal masa jabatan kades itu menurutnya merupakan haknya sebagai warga negara untuk berpendapat.
Jika pendapat itu dinilai berseberangan dengan pihak lain maka sangat lumrah. ”Iya nanti jadi diskusi saja. Tidak apa-apa, tidak masalah. Itu hak politik saya untuk menyampaikan pendapat,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan surat DPRD Wonogiri Nomor 000.1.2.2/302 yang ditandatangani Ketua DPRD Wonogiri, Sriyono, disebutkan agenda dengar pendapat itu dilaksanakan pada Rabu pukul 13.00 WIB di Ruang Graha Paripurna DPRD Wonogiri.