by Redaksi - Espos.id Solopos - Jumat, 6 Januari 2012 - 20:21 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/dok)
KLATEN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Bibit Waluyo menyoroti tidak seimbangnya alokasi belanja hibah dan bantuan sosial (Bansos) dibandingkan alokasi angaran untuk urusan wajib pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2012. Sorotan itu disampaikan Bibit Waluyo dalam berkas evaluasi RAPBD 2012 Kabupaten Klaten yang dicermati Espos, Jumat (6/1/2012). Dalam berkas tersebut, Bibit Waluyo meminta pengurangan secara signifikan terkait besaran alokasi anggaran untuk belanja hibah dan Bansos mengingat masih terdapat alokasi anggaran untuk urusan wajib yang nilainya lebih kecil.
Dalam RAPBD 2012, disebutkan alokasi anggaran untuk belanja hibah senilai Rp 8,1 miliar, sementara alokasi anggaran untuk Bansos senilai Rp 4,5 miliar. Dengan begitu, total alokasi untuk belanja hibah dan Bansos pada RAPBD 2012 menelan anggaran senilai Rp 12,6 miliar. Padahal, terdapat alokasi anggaran untuk urusan wajib yang nilainya berada di bawah belanja hibah dan Bansos. Beberapa urusan wajib yang nilainya lebih kecil dari belanja hibah dan Bansos itu meliputi urusan pemberdayaan perempuan, urusan sosial, urusan ketahanan pangan, urusan pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Selain meminta penurunan alokasi anggaran untuk belanja hibah dan Bansos, Bibit juga meminta Pemkab Klaten berpedoman pada Permendagri No 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD. Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jateng Mayadina RM, juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, lebih tingginya alokasi anggaran untuk belanja hibah dan Bansos daripada alokasi anggaran untuk urusan wajib merupakan pengambilan kebijakan yang tidak proporsional. ”Hal ini patut disayangkan, mengapa urusan wajib alokasinya lebih sedikit dibandingkan dengan urusan yang lain,” katanya. Dalam cacatan FITRA, realisasi penggunaan belanja hibah dan Bansos oleh sejumlah pemerintah daerah di Jateng masih terjadi kerawanan penyimpangan. Pasalnya, alokasi anggaran dari pos ini lebih banyak digunakan untuk bahan pencitraan yang bersifat politis. ”Biasanya kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pilkada akan menaikkan alokasi belanja hibah dan Bansos. Di sini ada indikasi penggunaan belanja hibah dan Bansos untuk biaya kampanye,” terang Mayadina dalam sebuah diskusi publik yang digelar Rabu lalu.
JIBI/SOLOPOS/Moh Khodiq Duhri
