by Muhammad Diky Praditia - Espos.id Solopos - Jumat, 5 Juli 2024 - 16:42 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi desa. (Freepik.com)
Esposin, WONOGIRI — Progres pembangunan desa di Wonogiri disebut menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Tengah. Hal itu dilihat dari jumlah desa yang berstatus mandiri sebanyak 114 desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024.
Jumlah itu hampir separuh dari total jumlah desa di kabupaten tersebut yang mencapai 251 desa. Dibandingkan daerah lain di Jateng, jumlah desa berstatus mandiri di Wonogiri termasuk yang paling banyak.
Ambil contoh Kabupaten Semarang. Berdasarkan informasi di laman sidesa.regionalprov.go.id, hingga 2023 lalu hanya ada 19 desa berstatus mandiri dari total 208 desa di Kabupaten Semarang. Sisanya berstatus maju 77 desa dan berkembang 112 desa.
Kemudian dibanding daerah-daerah lain di Soloraya, jumlah desa mandiri di Wonogiri juga termasuk yang paling banyak. Karanganyar misalnya, hingga 2023 hanya ada sembilan desa mandiri, 58 desa maju, dan 95 desa berkembang.
Kemudian dibanding daerah-daerah lain di Soloraya, jumlah desa mandiri di Wonogiri juga termasuk yang paling banyak. Karanganyar misalnya, hingga 2023 hanya ada sembilan desa mandiri, 58 desa maju, dan 95 desa berkembang.
Kemudian Boyolali, berdasarkan informasi di laman yang sama, hingga 2023 tercatat baru ada 28 desa mandiri, 169 desa maju, dan 64 desa berkembang.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan peningkatan jumlah desa berstatus mandiri menandakan penggunaan dana desa di Kabupaten Wonogiri sudah tepat. Setidaknya akses layanan dasar warga desa sudah terpenuhi.
“Masih ada delapan desa dengan status berkembang. Kami menargetkan delapan desa ini harus berstatus maju pada tahun depan. Minimal, di Kabupaten Wonogiri status desanya itu maju,” kata Bupati yang akrab disapa Jekek itu, beberapa waktu lalu.
Sebagai informasi, berdasarkan penilaian IDM periode Maret-Juni 2024, jumlah desa berstatus mandiri di Wonogiri ada 114 desa, kemudian desa maju ada 129 desa, dan berkembang delapan desa. Tidak ada desa berstatus tertinggal atau sangat tertinggal.
Kondisi itu berbeda jauh dibandingkan beberapa tahun lalu. Pada 2017, di Wonogiri baru ada satu desa berstatus mandiri, dan sisanya sebanyak 35 desa bertatus maju, 145 desa berstatus berkembang, dan 70 desa berstatus tertinggal. Dalam kurun waktu tujuh tahun, 70 desa tertinggal itu berhasil dientaskan dan desa mandiri naik dari satu menjadi 114 desa.
Selama ini IDM menjadi tanggung jawab Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tenaga Ahli Pendamping Desa, Hadir, mengatakan IDM yang merupakan alat untuk memotret kondisi riil pembangunan desa .
Meski indikator penilaian pembangunan desa selanjutnya menggunakan Indeks Desa, data IDM tidak serta merta ditinggalkan atau tidak digunakan. IDM tetap akan menjadi salah satu basis data Indeks Desa Bappenas.
Menurut Hadir, IDM selama ini menjadi data acuan bagi desa untuk melihat kondisi pembangunan desa. Rencana kerja pemerintah desa juga didorong berdasarkan IDM sehingga anggaran yang digunakan tepat sasaran dan tepat guna. Jika status desa berdasarkan IDM turun, masing-masing desa akan menerima rekomendasi program.
”Nanti indikator yang dipakai menilai pembangunan desa dalam Indeks Desa akan lebih banyak dibandingkan IDM. Indeks Desa ini sudah diluncurkan beberapa waktu lalu,” kata Hadir saat ditemui Esposin di Sekretariat Pendamping Desa Wonogiri, Jumat (5/7/2024).
Dilansir bappenas.go.id, saat peluncuran Indeks Desa pada Maret 2024, Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, mengatakan Indeks Desa menjadi indikator tunggal kinerja pembangunan desa yang universal. Indeks Desa mengukur pembangunan desa melalui enam dimensi, yakni Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
Dia menyebut Indeks Desa dapat menjadi acuan utama penyusunan kebijakan pembangunan desa dalam berbagai dokumen perencanaan di tingkat pusat, daerah, hingga desa. Hasil perhitungan Indeks Desa akan digunakan secara resmi pada 2025. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan oleh Kementerian Desa PDTT dalam rentang April-Juni 2024.
Menurutnya, Indeks Desa merupakan amanat Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan data tunggal kemandirian dan kemajuan desa. Dengan begitu, penyelesaian kemiskinan dan ketimpangan bisa mudah teratasi.
“Amanat ini ditindaklanjuti Kementerian PPN/Bappenas bersama seluruh pemangku kepentingan sehingga terwujud satu pengukuran terhadap tingkat kemajuan atau pembangunan desa di Indonesia,” ujar Teni.