by Ahmad Kurnia Sidik - Espos.id Solopos - Kamis, 11 Juli 2024 - 18:31 WIB
ESPOS.ID - Suasana Festival Suara Petani: Ngobrol Kebijakan Beras Berkelanjutan yang digelar di Lokananta pada Kamis-Jumat (10-11/7/2024). (Solopos.com/ Ahmad Kurnia Sidik).
Esposin, SOLO- Guna mengembangkan ketahanan pangan di daerah pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membuat regulasi yang mengatur pengalokasian dana desa sebesar 20% untuk program-program ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Luthfiy Latief saat menjadi pembicara di Festival Suara Petani: Ngobrol Kebijakan Beras Berkelanjutan yang digelar di Lokananta, Solo pada Kamis (11/7/2024) pagi menyampaikan bahwa anggaran sebesar 20% untuk ketahanan pangan itu telah diatur di Permendes PDTT No.13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
Tepatnya di Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa fokus penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan paling rendah sebesar 20% dari pagu dana desa setiap desa.
“Tetapi masalahnya sekarang desa menafsirkannya secara macam-macam. Dan 20 persen untuk ketahanan pangan perlu dikawal dengan baik dan tidak boleh ada yang keliru menafsirkannya. Perlu diketahui juga bahwa program ketahanan pangan yang dibuat juga harus berkelanjutan, karena memang itulah tujuannya,” kata dia.
Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa sejak 2014 hingga 2024, pemerintah telah menggelontorkan dana desa senilai Rp610 triliun. Dengan pembagian pada 2023 senilai Rp70 triliun dan 2024 senilai Rp71 triliun.
“Pada 2023, dana desa untuk ketahanan pangan senilai Rp14 triliun, lebih tepatnya Rp13,85 triliun karena adanya pajak yang membuat dana hanya 99,8 persen menjadi Rp69,86 triliun secara keseluruhan,” kata dia.
Mengingat, Indonesia menurut Global Hunger Index (GHI) 2023 menempati posisi 77 dari 125 negara yang disurvei, dengan poin 17,6. Sementara dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi yang berpotensi kelaparan, di bawah Timor Leste dengan poin 29,9.
Menghadapi situasi itu, menurut dia, perlu dilakukan beberapa langkah, yakni mendukung keberlanjutan lingkungan dalam hal ini berupa pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan air bersih, dan pelestarian tanah. Tujuannya ialah menahan laju perubahan iklim yang pada gilirannya akan berdampak terhadap pertanian.
Selain itu, juga dibutuhkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dalam hal ini bertujuan menopang kesejahteraan petani serta terbentuknya pasar yang mengakomodasi produk berkelanjutan. Serta membangun keberlanjutan sosial guna mengurangi risiko ketidakamanan pangan dengan cara mengurangi pestisida atau bahan kimia beracun lainnya.
“Program-program yang mengarah ke tiga hal itu bisa menggunakan dana desa yang 20% besarannya. Tentu, untuk jenisnya sendiri tergantung masing-masing daerah berdasarkan sumber daya lokalnya. Dan itu harus benar-benar dikawal dengan melibatkan masyarakat,” imbuh dia.