by Muhammad Diky Praditia - Espos.id Solopos - Minggu, 2 Juni 2024 - 18:05 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi bantuan keuangan. (Freepik.com)
Esposin, WONOGIRI -- Sebanyak 120 desa di Kabupaten Wonogiri memutuskan tetap mencairkan dana Bantuan Keuangan Provinsi atau Banprov Jawa Tengah (Jateng) 2024. Nilai total bantuan yang digelontorkan mencapai Rp24 miliar rupiah.
Keputusan untuk mencairkan banprov, meski sebelumnya sempat ada penolakan, karena warga desa mendorong agar pemerintah desa mencairkan bantuan keuangan tersebut untuk pembangunan desa.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No 412/13/2024, ada 123 desa di Kabupaten Wonogiri yang menerima Banprov Jateng 2024 dengan sasaran kegiatan di 297 lokasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri menyebut dari 123 desa itu, hanya tiga desa yang tidak mencairkan bantuan tersebut.
Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas PMD Wonogiri, Wiwik Setiyani, mengatakan telah selesai menginventarisasi desa calon penerima Banprov Jawa Tengah yang mencairkan dan yang tidak mencairkan bantuan tersebut pada pertengahan Mei 2024.
Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas PMD Wonogiri, Wiwik Setiyani, mengatakan telah selesai menginventarisasi desa calon penerima Banprov Jawa Tengah yang mencairkan dan yang tidak mencairkan bantuan tersebut pada pertengahan Mei 2024.
Inventarisasi itu diperlukan lantaran beberapa waktu lalu ada wacana sejumlah desa menolak mencairkan bantuan tersebut. Inventarisasi ini dilakukan setelah pemkab Wonogiri berkoordinasi dengan Pemprov Jateng. Menurut Wiwik, hanya tiga desa yang tidak mencairkan bantuan tersebut.
”Alasan tiga desa itu tidak mencairkan banprov karena lokasi-lokasi itu akan dibiayai menggunakan APB Desa [anggaran pendapatan dan belanja desa],” kata Wiwik saat dihubungi Esposin, Minggu (2/6/2024).
Penolakan itu lantaran realisasi penggunaan Banprov untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana di desa-desa dinilai masih ada yang belum sesuai regulasi. Ketidaksesuaian itu antara lain program yang semestinya dikerjakan secara swakelola, tetapi oleh pemerintah desa dilimpahkan kepada pihak ketiga.
Papdesi berharap dengan tidak mencairkan itu sementara waktu, desa bisa berbenah dalam merealisasikan banprov tersebut. Ketua Papdesi Wonogiri, Purwanto, mengatakan sejumlah desa pada beberapa waktu lalu memang berencana tidak mencairkan banprov tersebut, tetapi saat ini justru mayoritas desa menerima.
Masing-masing desa memiliki pertimbangan untuk mencairkan atau tidak mencairkan banprov itu. “Iya, banyak desa yang akhirnya mencairkan Banprov itu,” kata Purwanto saat dihubungi Esposin, Minggu.
Kepala Desa Pandeyan, Jatisrono, Sakino, mengatakan desanya memutuskan mencairkan Banprov Jateng 2024 karena warga menginginkan hal tersebut. Warga mendorong akan banprov digunakan untuk rehabilitasi jalan desa.
“Kami sudah menggelar musdes [musyawarah desa], warga meminta agar banprov itu diterima. Kami sebagai kepala desa kan manut warga. Selain itu, kegiatan dari banrpov itu akan dikerjakan sesuai aturan,” ujar dia.