Berdasarkan penelusuran Esposin di lapangan, keresahan ini banyak disampaikan PNS dengan mengadu kepada anggota DPRD setempat. Bahkan sejumlah organisasi nonpemerintah di Boyolali kerap menerima laporan dan menemukan indikasi upaya penarikan dana kepada PNS sebagai dana pemenangan parpol tertentu.
"Iuran itu untuk memang untuk kepentingan paguyuban PNS. Tetapi paguyuban itu nanti akan menjadi tim sukses partai tertentu," kata Direktur Pusat Kajian Pencerahan Politik Indonesia (PKP2I) Thontowi Jauhari kepada Esposin, Kamis (16/1/2014).
Salah seorang PNS di Boyolali, yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa dirinya pada bulan lalu diminta datang dalam sebuah acara pertemuan paguyuban. Dalam pertemuan itu dikutip semacam iuran yang baru kali itu dibebankan kepada anggota paguyuban.
Dia menyebutkan, tidak mendapatkan informasi yang jelas dan gamblang soal iuran yang dibebankan kepada kalangan PNS dan dibayar melalui paguyuban itu. "Informasinya hanya untuk kegiatan paguyuban. Rapat-rapat paguyuban dan penyambung aspirasi dari kalangan pegawai ke partai tertentu," ucap dia.
Dia menyebutkan pertemuan di paguyuban dan penarikan iuran memang tidak secara langsung dikaitkan dengan partai tertentu. Tapi diakuinya cukup meresahkan.
Bahkan dari sejumlah PNS yang ditemui Esposin kemarin enggan berbicara soal penarikan iuran itu. Ada juga PNS yang mengaku takut jika harus bercerita soal penarikan iuran itu.